‘Saudi fighter jets using phosphorous bombs’

SUMBER: PressTV

(Jika di Gaza tempo hari Pasukan Israel menggunakan bom terlarang “Bom Phosphorous” , maka Sekarang Jet-jet temour Rezim Saudi Arabia menggunakan “Bom Phosphorous” dalam serangan dukungan membantu ofensif pasukan Yaman melawan pemberontak Houthi. Andai Saja Rezim Saudi menggunakan Pasukannya melawan Rezim Zionist)

**************************

Houthi fighters in Yemen say Saudi fighter jets are using phosphorous bombs to back a deadly Yemeni government offensive against them.

“Saudi combat fighter jets launched intense raids against border areas inside Yemeni territory on Sunday night,” the fighters’ spokesman Mohammad Abdessalam told AFP by telephone.

“The Saudi military used phosphorus bombs during those night raids, burning mountainous regions,” he said adding that “The Saudi air raids resumed this morning (Monday). “

Abdessalam said that the raids targeted Malaheez, seven kilometers (3.8 miles) inside Yemen, as well as the border villages of Hassameh and Shida and several villages around Jebel (mountain) al-Dukhan straddling the border.

The Saudi air force launched its deadly offensive against Houthis seven days ago, accusing the resistance Shia fighters of killing two Saudi soldiers on the border.

While Riyadh claims that its offensive targeted Houthi positions on ‘Saudi territory’, the fighters say Yemeni villages are the main target of heavy bombings.

The developments comes as Yemen’s President Ali Abdullah Saleh has declared that attacks against the Houthi fighters will be intensified.

The conflict between Houthi fighters and the Yemeni government began in 2004, but intensified last August when government forces stepped up the pressure against the fighters.

Houthi fighters say they have been defending their people against the Yemeni government that has marginalized them economically and politically.

Fakta-Fakta Kemunafikan Polri dalam Mengasuskan Bibit dan Chandra

SUMBER: Nusantaraku

Pendahuluan

Erry Riyana Hardjapamekas, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2003-2007 meminta kepada polisi agar dirinya ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan. Ia mengaku pernah melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan dua pimpinan KPK nonaktif, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah. Permintaan itu telah disampaikannya melalui surat yang ditujukan kepada Kabareskrim Komjen Susno Duadji pada 30 Oktober 2009.

Menurut dia, sebagian besar pimpinan KPK termasuk mantan pimpinan pernah melakukan hal serupa yaitu mengeluarkan perintah pencekalan dan pencabutan pencekalan terkait proses penyelidikan dan penyidikan di KPK secara individual maupun kolektif. “Sehingga layak ditetapkan sebagai tersangka,” katanya. Jika polisi konsisten dengan kebijakan hukum, ia bersedia ditahan karena menjalankan tugas sebagai pimpinan sesuai UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. (Kompas)

Apa yang disampaikan oleh Pak Erry merupakan pernyataan yang tegas sekaligus sindiran tajam kepada Polri. Jika pimpinan KPK terdahulu pernah melakukan perbuatan yang serupa, mengapa mantan pimpinan KPK 2003-2007 tidak dijadikan tersangka dan ditahan?

Tindakan melakukan pencekalan, pencabutan pencekalan seseorang berpergian ke luar negeri untuk proses penyidikan merupakan wewenang penuh oleh pimpinan KPK selama alasan cekal/cabut cekal ke luar negeri harus dapat dipertanggungjawab secara hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia. Bahkan selama menjabat sebagai pimpinan KPK 2003-2007, Pak Erry dalam wawancara di Metro TV mengaku bahwa dirinya juga seperti mantan pimpinan KPK lainnya pernah membuat keputusan baik secara individual maupun kolektif (bersama 1, 2, 3 atau 4 pimpinan lainnnya). Hal ini terjadi karena tugas yang besar (banyak) dan mobilitas yang tinggi, maka untuk menghadirkan kelima pimpinan untuk setiap keputusan (dari kecil hingga besar) menjadi kendala besar. Ini menjadi persoalan dilematis atas definisi ‘kolektif’ seperti dalam UU KPK.

Saya katakan dilematis karena tugas yang diemban KPK sangatlah besar dan banyak. Kasus korupsi yang harus ditangani bertumpuk. Satu kasus demi satu kasus terus muncul, sedangkan penyelesaian kasus selalu menghadapi kendala untuk menghadirkan bukti valid sebanyak mungkin. Dengan adanya definisi “kolektif’ dalam UU 30/2002, maka secara langsung telah membatasi kewenangan pimpinan KPK agar tidak menggunakan sewenang-wenang demi kepentingan pribadi/golongan.

“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (red: 1 ketua + 4 wakil) bekerja secara kolektif” – (Pasal 21 Ayat (5) UU 30 Tahun 2002 tentang KPK)

Atas Nama Penegakan Hukum?

Baik Chandra M Hamzah maupun Bibit Samad Rianto membuat keputusan secara individu dalam penetapan cekal dan cabut keluar negeri cekal masing-masing kepada Anggoro Widjaja dan Joko Tjandra. Menurut persepsi pihak kepolisian, Chandra dan Bibit telah melakukan pelanggaran penyalahgunaan.  Meskipun alasan mencekal Anggoro Widjaja dalam kasus SKRT dan mencabut cekal Joko Tjandra dalam kasus Artalyta Suryani sudah tepat dalam ranah pemberantasan tindak pidana korupsi, namun pihak kepolisian merasa sangat berkeberatan dan merasa janggal. Sebagai penegak hukum, Polisi ingin menegakkan UU 30 Tahun 2002 tegak berdiri secara sempurna di muka bumi Indonesia tanpa kecuali.

Dari sisi ini, saya sangat salut dan menaruh hormat besar kepada Polri yang sudah begitu cermat, telaten dan tegas menegakan hukum sampai hal-hal terkecil, hal-hal mendetail pada UU 30 tahun 2002. Bahkan Polri juga ingin menegakkan UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor yakni Pasal 23 : “Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp. 300.000.000.“. Dengan matanya yang tajam, Polri menilai bahwa B&C melanggar pasal 421 KUHP : “Seorang pejabat yang dengan menyalahgunakan  kekuasaanya memaksa seseorang melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana  penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.“

Jika kita melihat usaha ini, maka sungguh mulialah polisi itu. Sungguh mulialah pak Susno Duadji. Sungguh mulia pula Pak Bambang Hendarso Danuri, meskipun memberi keterangan tidak benar. Sungguh mulia pula pak Nanan Sukarna meskipun data yang disampaikan ke publik berbeda dengan realitas. Sungguh mulia juga tim Bareskrim Polri yang memberi pelajaran bagi B&C yang turut serta mempidana mantan Kapolri Rusdihardjo dalam kasus pungli  kepada TKI&TKW di Kedubes RI Malaysia.

Fakta dan Keanehan

Fakta yang nyata adalah Bibit Samad Rianto melakukan pencabutan cekal pada Joko Tjandra karena sebelumnya KPK memperkirakan terjadi aliran USD 1 juta (Rp 10 miliar) dari Joko Tjandra kepada Arthalyta Suryani. Namun ternyata dana Rp 10 miliar dari Joko Tjandra, sang buronan koruptor ini mengalir ke Yayasan Kesetiakawanan dan  Kepedulian (YKDK) milik Mars. (Purn) TNI Djoko Suyanto, Mantan Kapolri Jend (Purn) Sutanto, dan mantan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan mantan Ketua KADIN MS Hidayat. Djoko Suyanto sendiri merupakan Wakil Ketua Kampanye SBY-Boediono, dan entah kebetulan atau tidak YKDK mulai beraktivitas (kegiatan sosial) di Januari 2009, tepat bersamaan dengan gencarnya iklan Demokrat-SBY pada periode sama hingga Juli 2009.

Entah kebetulan atau tidak, entah balas budi atau profesional, SBY memasukan keempat-empat petinggi yayasan YKDK dalam Kabinet SBY-Boediono 2009-2014.  Djoko Suyanto diangkat menjadi Menko Polhukam, Sutanto diangkat menjadi Kepala BIN, Purnomo Y diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan MS Hidayat diangkat menjadi Menteri Perindustrian. Lengkap sudah 4 menteri kita merupakan orang-orang yang bertanggungjawab pada pengelolaan aliran dana US 1 juta dolar dari Joko Tjandra, sang koruptor yang buron. Dan posisi menteri-menteri sangat strategis dalam ‘pertahanan’ secara politik, hukum maupun ‘keamanan’.

Dibalik itu, ada hal yang  menjijikkan yakni Djoko Suyanto yang berusaha untuk tidak tahu bahwa ada aliran Rp 10 miliar (USD 1 juta) dari buronan korupsi Joko Tjandra. “Bukan pribadi, saya tak tahu menahu. Soal dana masuk ke yayasan saya tidak tahu, itu urusan yayasan,” kata Djoko Suyanto saat dihubungi VIVAnews, Kamis 1 Oktober 2009. Kalau cuman Rp 10.000 dan  Anda tidak tahu, itu adalah hal wajar tapi ini Rp 10 miliar!!!

Berbeda dengan Bibit Samad Rianto, Wakil Ketua KPK (non-aktif) Chandra M Hamzah justru melakukan pencekalan terhadap Anggoro Widjaja. Anggoro Widjaya merupakan Direktur PT Masaro Anggoro yang menjadi tersangka dalam kasus suap korupsi SKRT di berbagai instansi pemerintahan (dari Departemen Kehutanan hingga Kepolisian). Jika dalam kasus Joko Tjandra ada hal yang aneh, maka kasus Anggoro Widjaja sama anehnya.

Pada 22 Agustus 2008, Chandra M Hamzah atas nama KPK melayangkan surat cekal terhadap Anggoro Widjaja. Setelah penyusutan yang lebih lengkap selama hampir 10 bulan, akhirnya pada 19 Juni 2009, Anggoro Widjaja resmi menjadi tersangka  kasus korupsi ‘kompleks’ (dari sebelumnya terlibat dalam SKRT, lalu terungkap kembali pada kasus lain yakni kasus penyuapan Tanjung Api-Api. Menambah bukti). Ketika masih berstatus tersangka, Pak Susno Duadji alih-alih menemui buronan KPK ini di Singapura pada tanggal 11 Juli 2009. Meskipun tindakan Susno Duadji ini salah, namun petingi Polri melalui Kadiv Humas Polri Nanan Sukarna justru melakukan pembelaan (dengan berkata benar). Nanan membela bahwa Susno tidak bersalah karena status Anggoro sebagai saksi Polri, padahal Anggoro  baru dijadikan saksi Polri pada  Agustus 2009. Satu kebohongan sekaligus kemunafikan Polri! Ini menjadi awal dari rangkaian fakta- fakta kemunafikan polri yang ingin saya ungkapkan! Mengapa pula Anggoro dan Anggodo tidak pula dijadikan tersangka telah ikut menyuap? Mengapa Anggodo dapat bebas bergerak?

Menilik sebentar kebelakang. Jauh-jauh hari, Ketua MK Mahfud MD atas nama pribadi (bukan a.n lembaga!) lebih melihat bahwa salah atau benarnya prosedur yang dilakukan B&C dalam konteks pengeluaran keputusan cekal dan cabut cekal lebih tepat dibawa ke pengadilan tata negara, bukan pidana. Bisa dikatakan bahwa 90% tindakan yang dilakukan B&C dalam cekal dan cabut cekal pada Joko T dan Anggoro W sudah tepat. Meski kesalahan tetap ada, namun konteknya bukanlah pidana, tapi lebih pada perdata. Sampai saat ini, bukti-bukti dan saksi yang selama ini menjadi andalan polisi telah menyatakan B&C tidak melakukan pemerasan, tidak pula menerima suap.

Sampai uraian disini, maka kita bisa memaklumi bahwa tindakan polisi untuk menetapkan B&C sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang atas nama ‘penegak hukum’ tingkat tinggi. Kepolisian sudah memiliki waktu yang begitu banyak dan lenggang untuk menegakkan hukum di negeri ini sehingga bisa begitu semangat dan giat mencari kesalahan para petinggi KPK yang salah prosedural.

Kemunafikan-Kemunafikan Atas Nama Penegakan Hukum

Pihak Bareskrim Polri yang bisa begitu semangat mencari seluk beluk kesalahan dalam bentuk apapun yang dilakukan pimpinan KPK merupakan prestasi besar. Atas “perintah” Anggodo Widjaja, Bareskrim Polri meminta Antasari untuk melaporkan rekannya yang diduga melakukan suap, lalu berubah statusnya menjadi dugaan penyalahgunaan wewenang. Ini merupakan semangat luar biasa dari Bareskrim Polri yang pantang menyerah untuk menindak petinggi KPK yang ‘nakal’.

Atas dasar penegakan hukum yang sempurna, saya akan mendukung penuh tindakan polri menyelidiki dan menahan Bibit dan Chandra ini asal dengan satu catatan. Apa itu?
Jika Polri telah melakukan hal yang sama terhadap kasus-kasus yang kasat mata, yang dampaknya lebih besar bagi bangsa dan negara Indonesia. Sebut saja kasus Lumpur Lapindo, Pembalakan Liar Hutan Riau, Tindak Pidana Pilkada Jawa Timur, Pungli atas Penjualan CD/DVD Bajakan, Perjudian hingga pidana dana kampanye Pilpres 2009 silam. Apakah Polri sudah begitu gentol mencari bukti kesalahan sedetil kasus B&C?

Jika kita telusuri pemberitaan media dan mencari fakta-fakta lapangan atas kasus-kasus seperti saya sebutkan diatas, lalu kita bandingkan dengan kasus B&C, maka hanya ada satu kata yang tepat untuk Polri khususnya Bareskrim Polri : MUNAFIK!. Bareskrim Polri telah terlalu munafik mengasuskan Bibit dan Chandra. Polri mencari kesalahan yang detil dan abu-abu untuk B&C, sementara kasus-kasus besar yang merugikan negara dan bangsa yang besar dan sangat kasat mata tidak ditindak dan follow up segentol kasus B&C. Ha….Kuman di seberang laut nampak, gajah di kelopak mata tidak nampak, peribahasa yang tepat untuk disandangkan kepada segelintir petinggi polri yang terlalu bernafsu dan terlihat munafik.

Untuk menghemat waktu dan membatasi panjang artikel, saya hanya membuat 1 fakta komprehensif kemunafikan Polri yang tidak berusaha mencari fakta-fakta dan bukti kasus-kasus besar serta beberapa fakta tambahan non-komprehensif.

Bareskrim Polri Munafik, Tidak Menindaklanjuti Pelanggaran Pidana Dana Kampanye Pilpres 2009

Dalam UU 42 Tahun 2009 tentang Pilpres 2009, secara jelas menggariskan apa dan bagaimana dana kampanye pasangan calon presiden-wakil presiden dapat diterima, digunakan dan dipertanggungjawabkan. Dalam pasal 96 melarang sumbangan dana kampanye dari perorangan melebihi Rp 1 miliar (ayat 1) dan tidak boleh melebihi Rp 5 miliar dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha non-pemerintah  (pasal 2). Untuk pasal 96 ini, pasangan SBY-Boediono dapat dijadikan tersangka karena menerima dana kampanye dari perusahaan afiliasi menyumbang sebesar Rp 8.5 miliar (lebih dari Rp 5 miliar seperti diatur UU) dengan rincian PT Northstar Pasific Investasi (Rp 1 miliar) + PT Northstar Pasific Capital (Rp 1 miliar), PT Sumber Alfaria Trijaya (Rp 3,5 miliar), dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Rp 3 miliar).

Meski datanya sudah jelas, namun polri seperti mati ditelan bumi. Tidak bergeming, tidak ada usaha mencari bukti kesalahan. Tidak ada usaha menyelidiki kasus yang besar ini. Ini bukti kemunafikan polri yang lain, padahal bagi yang melanggar pasal 96 (2) secara jelas akan mendapat sanksi pidana 6-12 bulan dan denda Rp 1 miliar – Rp 5 miliar seperti ditegaskan dalam Pasal 220 UU 42/2008.

Pasal 103 (1) : Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari:
a. pihak asing;
b. penyumbang yang tidak benar atau tidak jelas identitasnya (NPWP);
c………….

Pasal 103 (2) Pelaksana Kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

Sanksi Pasal 103 (1) dan 103(2 diatur Pasal 222 (1) dan 222 (2) : pidana 1-4 tahun dan denda 3 kali dari dana yang diperoleh.

Siapa yang melanggar?

Dalam penjelasan UU 42/2008 pasal 103 (1), yang dimaksud dengan “pihak asing” meliputi negara asing, lembaga swasta asing termasuk perusahaan swasta yang ada di Indonesia dengan sebahagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan/atau warga negara asing.

Bila pasal 96 hanya menimpa pada pasangan SBY-Boediono, namun pada pasal 103 semua calon diduga melanggar.  Secara tertulis dan laporan komprehensif, Bawaslu sebagai Badan resmi Pengawas Pemilu melaporakn ketiga pasang capres-cawapres kepada instansi polisi untuk diproses. Namun, dasar MUNAFIK, Bareskrim Polri justru men SP3 kasus pelanggaran dana kampanye ini. Salah satu alasan logis mengapa Bareskrim tidak nemindaklanjuti kasus ini karena kasus ini membawa nama penguasa, terutama nama bos-nya SBY-Boediono, disamping Megawati-Prabowo dan JK-Wiranto.

Bagi mereka yang peka dengan penegakkan hukum yang jelas-jelas kasat mata, maka ketika mereka membaca berita di bawah ini, lalu bandingkan dengan usaha Bareskrim Polri yang berusaha mencari kesalahan pimpinan KPK, maka saya berani mengatakan “Bareskrim Polri MUNAFIK“

• Suryaonline : Soal Pelanggaran Dana Kampanye, Polri SP3 Bareskrim Tak Gubris Bawaslu
• Tempo : Polisi Hentikan Kasus Dana Kampanye Tanpa Alasan Jelas
• MediaIndonesia : Upaya Bawaslu Pidanakan Tim Kampanye Gagal

Bareskrim Mabes Polri menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terkait dugaan pelanggaran dana kampanye atas laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Penghentikan perkara penyidikan menimbulkan kecurigaan, lantaran tanpa ada keterangan jelas dari Bareskrim. Hal itu menyebabkan, Bawaslu kecewa dengan kinerja Kepolisian.

Dalam surat yang ditandatangani Direktur I Keamanan Transnasional Badan Reserse Kriminal Brigadir Jenderal Bachtiar Tambunan itu, kata Tio, tak disebutkan alasan penghentian penyidikan. Surat itu hanya menyebutkan, “Penyidikan dihentikan sejak 2 Oktober 2009 demi hukum,” katanya. (surya)

1. Megawati-Prabowo : menerima sumbangan dari PT Kertas Nusantara yang 70 persen sahamnya dimiliki oleh pihak asing.
2. SBY-Boediono :  Wakil Ketua dan Bendahara Tim Kampanye SBY-Boediono, yaitu Djoko Suyanto (sekarang jadi Menko Polhukam!) dan Garibaldi Thohir. Djoko dan Garibaldi  bertanggung jawab atas revisi perubahan laporan dana kampanye. Dalam laporan pertama, tim kampanye (SBY-Boediono) mengakui menerima sumbangan dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional yang sebagian besar sahamnya juga dimiliki asing. Tapi, belakangan nama BTPN tak muncul dalam laporan yang diserahkan ke kantor akuntan publik.
3. JK-Wiranto : Ketua dan Bendahara Tim Kampanye JK-Wiranto, yaitu Fahmi Idris dan Solichin Kalla bertanggung jawab atas penerimaan yang tak dicatat dalam laporan dana kampanye Jusuf Kalla-Wiranto.

Sebagai rakyat biasa, saya sangat kecewa. Anda bisa melihat begitu jelas bahwa kasus Prita tidak lebih besar dari kasus pidana miliaran rupiah. Bukti kasus pelanggaran dana kampanye tidak seabu-abu kasus B&C. Apakah hukum hanya suatu permainan? Apakah dua pimpinan KPK sengaja harus ‘dimatikan’ agar mereka tidak menyentuh kasus dana kampanye??? Ataukah ini shock therapy agar KPK nantinya menjadi lemah dalam penyidikan dan penuntutan kasus dana bailout 6.7 Triliun Bank Century?

Kasus pidana dana kampanye Pilpres 2009 yang tidak ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri hanyalah salah satu contoh dari sekian contoh kemunafikan polri dalam memroses hukum yang diskriminatif. Ketika berhubungan kasus para penguasa dan ‘majikannya’, polri hanya bersembunyi dan berkilah ‘tidak ada bukti lanjutan’, dan “batal demi hukum”. Ketika ada pihak yang berjuang untuk membasmi koruptor, justru Bareskrim Polri membantai mereka-mereka.

Selain kasus pelanggaran dana pilpres 2009, ada sejumlah kasus dimana Polri justru tidak berusaha maksimal mencari bukti memidanakan kasus yang sangat kasat mata. Sebut saja kasus Pembalakan Liar di Riau. Ketika Irjen Sutjiptadi, Polisi Pemberani “Sang Visioner” sang Kapolda Riau yang dikenal anti pembalakan liar menjabat, justru ia ditekan oleh pembantu SBY yakni Menhut MS Kaban. Hal ini terjadi karena Irjen Sutjiptadi begitu gentol memroses dan menyelidiki para pelaku (dari pejabat, aparat/polri hingga pengusaha) yang ikut terlibat dalam kasus illegal logging di Riau. Bukan didukung atau diapresiasi, justru Kapolri dengan hitungan bulan memecat (istilah halus: mutasi) beliau dari kursi Kapolda Riau setelah MS Kaban meminta Kapolri untuk memecat.  MS Kaban gerah karena Irjen Sutjiptadi telah mengendus keterlibatan pejabat tinggi yang terlibat dalam illegal logging di Riau. Mereka diantaranya adalah Menhut MS Kaban dan Gubernur Riau Rusli Zainal. Apakah mata polri buta atas pembalakan liar di Riau??

Kasus yang serupa menimpa Irjen Polisi Herman SS (Eks. Kapolda Jatim) yang begitu semangat memroses kasus pelanggaran pidana kampanye di Jawa Timur yang membawa klien penguasa. Salah satu kasus yang menjadi perhatian besar masyarakat adalah pengelembungan suara sistematis pilkada Jatim. Meskipun Irjen Pol Herman SS langsung menemukan bukti anak-anak dibawah umur ikut mencoblos pasangan gubernur dari partai penguasa, tetap saja pengganti Irjen Pol Herman SS mengatakan tidak ada bukti. Kasus ini kandas ditangan penguasa. Segelintir petinggi Polri yang berdedikasi akhirnya kandas mengabdi ketika diintervensi oleh petinggi Polri di pusat.  Kasus-kasus besar seperti pembalakan liar bukan dicari buktinya, justru orang yang berusaha mencari bukti akhirnya dimutasi. Suatu prestasi yang tidak akan terlupakan!

Kemunafikan Bareskrim Polri semakin menguak taktala kita menemukan cerita lucu polri yang tidak bisa mencari bukti mamadai tindak pidana kasus Lumpur Lapindo. Padahal, pelanggaran SOP dalam pengeboran sudah menjadi salah satu langkah awal polisi untuk memroses kasus hukum. Dan yang pasti, negara telah dirugikan hingga Rp 795 miliar rupiah. Tapi yah begitulah…kroni penguasa.

Selama penegakan hukum dilakukan secara diskriminatif, selama hanya memroses kasus hukum B&C yang abu-abu, sementara kasus dana kampanye Pilpres yang kasat mata tidak ditindaklanjuti, maka kata MUNAFIK pantas dialamatkan kepada pejabat Polri yang sok menegak hukum, terutama pejabat di Bareskrim Polri yang didukung Kapolri beserta jajarannya.

Terus Bertahan dan Berjuang Pak Bibit dan Chandra!
Biar Anda tidak ditahan agar tidak melakuan konferensi pers, Biarlah kami yang membentuk opini masyarakat dan membongkar fakta kemunafikan orang yang berusaha mencari kesalahan ‘aneh’ Anda’.

Jika para tokoh nasional menjamin diri mereka untuk pak B&C, maka saya hanya bisa menjamin bahwa saya bertanggung jawab pada kritik keras saya pada tulisan ini.

Salam Perjuangan,
ech-wan, 31 Oktober 2009

Catatan : Referensi dan sumber tulisan dapat Anda telusuri dari kalimat berwarna biru (seperti tanggal)

Buyung: Tuduhan pada Bibit-Chandra Tak Cukup Bukti

SUMBER: AntaraNews

Jakarta (ANTARA News) – Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Chandra-Bibit atau Tim Delapan secara resmi menyatakan, perkara penyuapan dan pemerasan yang dituduhkan kepada Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto tidak memiliki bukti yang cukup untuk dilanjutkan.

Dalam konferensi pers di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Jakarta Senin, Ketua Tim Delapan Adnan Buyung Nasution, mengatakan bahwa andaikata kasus hukum Chandra dan Bibit diteruskan ke pengadilan dengan memakai tuduhan penyalahgunaan wewenang, maka  akan lemah pembuktiannya karena tuduhan yang dipakai adalah pasal “karet”.

“Andaikata pun kasus ini dipaksakan, saya ulangi dipaksakan, untuk diajukan ke pengadilan dengan dakwaan penyalahgunaan wewenang, kasus itu pun lemah karena menggunakan pasal karet. Terlebih lagi, tindakan Bibit dan Chandra yang disangkakan ternyata adalah prosedur lazim yang juga dilakukan oleh pimpinan KPK periode sebelumnya,” tutur Adnan.

Untuk tuduhan pemerasan atau penyuapan, Adnan menjelaskan, tuduhan tersebut terputus pada aliran dana dari Anggodo Widjojo kepada Ary Mulady

“Aliran dana dari Ary Muladi baik kepada Yulianto atau langsung kepada pimpinan KPK, ternyata tidak ada bukti yang dapat ditunjukkan kepada Tim Delapan,” ujarnya.

Tim Delapan dalam konferensi pers hanya menyampaikan penilaian atau kesimpulan yang mereka peroleh dari sepekan bekerja memverifikasi fakta hukum kasus Bibit dan Chandra dengan cara mendengar keterangan dari berbagai pihak serta menggelar perkara bersama dengan kepolisian dan kejaksaan.

Tim Delapan secara khusus menyampaikan rekomendasi mereka atas penilaian tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Rekomendasi tersebut diserahkan melalui Menko Polhukam Djoko Suyanto di kantornya pada Senin sore, yang akan meneruskan rekomendasi tersebut kepada Presiden.

Tim Delapan tidak bersedia membeberkan kepada publik rekomendasi tim yang disampaikan kepada Presiden. Menurut juru bicara tim, Anies Baswedan, rekomendasi tim disampaikan dalam amplop bersegel sehingga isinya aman bahkan Menko Polhukam pun tidak mengetahui isinya.

Rekomendasi yang disampaikan tersebut bersifat sementara karena Tim Delapan masih bekerja melengkapi keterangan dari berbagai pihak yang masih dibutuhkan untuk rekoemndasi final yang akan disampaikan pada pekan depan.

Menurut rencana, Tim Delapan pada Selasa 10 November 2009 masih akan memanggil Deputi Penindakan KPK Ade Raharja, mantan wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga, serta Eddie Sumarsono.*

Adnan Buyung Nasution “Tampar” SBY-Demokrat

SUMBER: Nusantaranews.WordPress.Com

Cukup tercenggang ketika saya membaca berita di kompas hari ini bahwa Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa  partai politik yang kerap melontarkan slogan (kampanye)  “bersih” atau “antikorupsi” dinilai telah gagal berperan dalam gerakan antikorupsi. Adnan B Nasution saat ini justru memberi apresiasi yang tinggi pada sejumlah LSM yang tanpa lelah berjuang gerakan antikorupsi serta turut serta pengawasan kepada pemerintahan. Begitu juga media pers (masyarakat tentunya).

“Ini momentum yang paling tepat untuk reformasi antikorupsi. Ini kita gerakkan kembali. Saya berbahagia dan bangga berperan LSM dan pers. Partai-partai kita itu enggak bekerja, kalian (LSM) yang bekerja. Parpol secara institusional gagal berperan sehingga digantikan civil society,“
ungkap Adnan Buyung Nasition dalam pertemuan dengan pegiat hukum dan antikorupsi pada 4 Nov 2009.

Tanpa Pernyataan Adnan Buyung pun, SBY ‘Akan’ Malu dengan Janji 2004-2009

Selama kampanye legislatif maupun presiden 2009, Demokrat dan SBY menggunakan isu pemberantasan korupsi sebagai alat untuk menarik simpati masyarakat. Partai Demokrat dan SBY seolah-olah bersih tanpa noda dari kasus korupsi. Itulah sihir iklan yang ditampilkan di seluruh TV nasional, seluruh media cetak dan radio nasional dan berbagai majalah hingga beberapa radio/TV/koran lokal.

1. Kejaksaan RI Merupakan Lembaga Terkorup Nomor 2 (Sumber : Barometer Korupsi Global 2009 oleh TII). Catatan pada tahun 2009, kepolisian tidak ‘terecord’.
2. Kepolisian RI Merupakan Lembaga Terkorup Nomor 1 Indonesia (Sumber :  Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2008 oleh TII).
3. Selain lembaga TII, pada tahun 2009 Lembaga Amnesti Internasional merilis dokumen setebal 89 halaman berjudul “Urusan Yang Tak Selesai: Pertanggungjawaban Kepolisian di Indonesia” dengan inti laporan adalah kepolisian Indonesia melakukan penyiksaan, pemerasan, dan kekerasan seksual terhadap tersangka yang mana perilaku ini sebagai budaya melanggar hukum.[sumber]

Untuk mendukung pembenahan sistem dan politik hukum, sasaran yang akan dilakukan dalam  tahun 2004-2009 adalah terciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif (termasuk tidak diskriminatif terhadap perempuan atau bias gender); terjaminnya konsistensi  seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi; dan kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih, profesional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan.
Sumber : Sasaran Sistem dan Politik Hukum, PP 7 Tahun 2005 Tentang RPJM

Pernyataan Adnan Buyung Nasution, Tamparan Keras Bagi SBY, Demokrat dan Partai Mengklaim “Bersih”

Ini adalah momentum yang tepat untuk reformasi antikorupsi. Sebuah kata yang sangat tajam maknanya, bagi mereka yang memiliki ‘kuping tipis’, terlebih yang menyampaikan adalah Adnan Buyung Nasition,  seorang tokoh dalam bidang hukum yang disegani kawan maupun lawan. Beliau adalah Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Bagi para aktivis reformasi 1998, pasti mengenal sosok “kakek renta”  75 tahun ini. Adnan Buyung (Bahrum) Nasition dalah salah seorang advokat kawakan sekaligus aktivis senior di Indonesia. Beliau adalah pencetus Iklan Anti Korupsi versi SBY sekaligus pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada 1969 dan kini  berkembang menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Suatu lembaga yang menjadi pengayom dan pemberi bantuan hukum bagi orang miskin, kaum buruh, mahasiswa serta lembaga yang menjadi pendamping pergerakan berbagai kekuatan demokrasi.

Sebagai seorang advokat, aktivis sekaligus Dewan Pertimbangan Presiden, pernyataan bahwa “Ini adalah momentum yang tepat untuk reformasi antikorupsi” merupakan tamparan keras bagi Presiden SBY khususnya, dan DPR bersama Polri dan kejaksaan pada umumnya. Dari pernyataan Pak Adnan Buyung Nasution (ABN), maka pertanyaan yang menusuk adalah “apa yang SBY perbuat selama 5 tahun beliau memerintah dengan slogan “antikorupsi”?

Pernyataan Pak ABN tentu bukan pernyataan asal-asalan. Dilihat dari konteks komunikasinya, Pak ABN begitu emosional. Bisa dipastikan bahwa Pak ABN bisa berbicara begitu setelah melihat, mendengar (lalu diterjemahan…kebetulan Pak Adnan ora’ ngerti basa jowo”) rekaman penyadapan KPK atas pembicaraan Anggodo. Rekaman tersebut telah menunjukkan borok sistem peradilan negeri kita yang bisa diatur dengan uang dan relasi. Rekaman ini  menunjukkan kuatnya mafia penegakan hukum sehingga bisa mengatur jalannya proses hukum.

Seorang Anggodo bisa memengaruhi proses penyidikan hingga penahanan kepada pimpinan KPK. Anggodo bisa begitu akrab dan mengenal (relasi) dengan sejumlah pejabat hukum di Mabes Polri dan Kejagung. Dari lingkaran kejaksaan, yang banyak disebut adalah mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto, Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga yang kala itu menjabat Jaksa Agung Muda Pidana Umum, dan jaksa Irwan Nasution. Rekaman itu mengungkapkan Anggodo berulang kali berhubungan langsung dengan Wisnu.

Sementara nama-nama dari pihak kepolisian yang disebut-sebut adalah Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji dan sejumlah nama penyidik, yaitu Benny, Parman, Gupu, dan Dikdik. Anggodo juga berkali-kali berhubungan dengan Kosasih, pengacaranya, dan Bonaran Situmeang, pengacara Anggoro Widjojo, abangnya. Sementara itu, terdapat pula seseorang bernama Ketut dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang ikut dalam proses hukum Anggoro.

Kasus Bibit dan Chandra bukanlah satu-satunya fenomena yang terjadi pada lembaga penegakan hukum kita.  Empat hari yang lalu, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan proses reformasi yang telah berlangsung selama 11 tahun lebih di Indonesia masih belum membuahkan hasil. Hal ini, kata dia, terbukti dari korupsi yang masih terjadi di mana-mana. Selama ini, kata dia, Orde Baru selalu dianggap sebagai biangnya korupsi, sehingga perlu direformasi agar penegakan hukum lebih dapat dijalankan. Namun, harapan itu masih belum terwujud meski proses reformasi telah berlangsung selama 11 tahun lebih.

“Di setiap daerah masih banyak keluhan bahwa korupsi masih berjalan seperti dulu,” katanya, dalam temu wicara dengan tokoh masyarakat lintas profesi di Medan, Jumat (30/10). “Proyek yang seharusnya hanya bernilai Rp350 miliar tetapi bisa `membengkak` menjadi Rp1 triliun,” imbuhnya. (inilah.com)

Tamparan Keras Juga Bagi Demokrat “Antikorupsi” dan PKS “Bersih”

Saya berbahagia dan bangga berperan LSM dan pers. Partai-partai kita itu enggak bekerja, kalian (LSM) yang bekerja. Parpol secara institusional gagal berperan sehingga digantikan civil society. (Adnan B Nasution)

Partai-partai kita itu tidak bekerja. Hal yang tidak bisa dipungkiri oleh partai manapun, termasuk partai yang selama ini mengklaim memberantas korupsi (Demokrat) dan mengaku bersih “PKS”. Pernyataan Kader Demokrat Ruhut Sitompul agar Bibit dan Chandra harus ditahan, kemudian pernyataan Kader PKS Fahry  Hamzah yang merendahkan KPK telah membuat gerah banyak pemilih yang telah memberi kepercayaan dua partai ini pada pemilu silam. Ketika kasus Bibit dan Chandra muncul, justru dua partai ini yang begitu gencar mendukung aksi polisi menahan Bibit dan Chandra.

Sementara partai-partai lain di DPR hanya diam menunggu, tidak ada usaha menampung aspirasi rakyat. Sehingga muncullah gerakan extra parlementer seperti Gerakan 1.000.000 facebooker dukung Bibit dan Chandra. Maka wajarlah jika Politisi PAN Abdillah Toha menilai bahwa gerakan rakyat terjadi karena DPR “tertidur” dan politisi “mati suri” dalam kasus penahanan pimpinan KPK nonaktif  Bibit Waluyo – M Chandra.

“Situasi terkini jelas membuktikan bahwa ketika DPR “tertidur ” dan politisi ’mati suri’, maka “DPR jalanan” bergerak sekaligus menjadi alternatif perjuangan rakyat untuk meneriakkan aspirasinya, antara lain melalui “dunia maya”,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Minggu malam. (kompas)

Sebelum menutup tulisan ini, saya kutip pernyataan Pak Adnan Buyung Nasution yang meminta Presiden SBY membuka “mata”, kok Anggodo bisa dibebaskan oleh bawahannya (Kapolri) pada 4 Nov silam.

“Dengan kasus ini, saya harap akan membuka mata presiden bahwa bidang hukum harus ditangani tidak kurang dari ekonomi. Bangsa ini tidak hanya butuh perutnya, tapi juga rasa keadilan bagi masyarakat,” ujar Adnan Buyung (Detiknews)

Wahai rakyat Indonesia, apakah Anda sudah mendapat ‘tamparan’ dari dari Pak Adnan Buyung Nasution? Sudahkan Anda mendapat siraman ‘realitas’ dari Pak Prof Mahmud MD?

Aku Sampaikan ‘tamparan’ ini kepada Bapak Presiden Terpilih Soesilo Bambang Yudhoyono “Saya tidak ingin Lanjutkan! Tapi ingin Wujudkan!“
Sampaikanlah ‘tamparan’ ini kepada para wakil rakyat yang duduk di kursi singgasana.
Sampaikanlah ‘tamparan’ ini kepada para menteri yang duduk di kursi bergensi.
Sampaikanlah ‘tamparan’ ini kepada para pejabat hukum yang ksatria adhyaksa.
Sampaikanlah ‘tamparan’ ini kepada seluruh masyarakat yang ikut agar tidak tidur dibuai janji!

Tulisan tanpa solusi.
(tungu artikel lanjutannya)

Salam Nusantaraku, 4 November 2009

____________________

Artikel Terkait -NusantaraNews-

1. “Kebaikan” SBY Pada Ong Yuliana & Anggoro, Si “Pencatut” Nama
2. 5 Fakta Kebohongan Polri dalam RDP Komisi III DPR
3. Download Mp3 Rekaman Penyadapan Anggodo oleh KPK (Lengkap)
4. Inilah Transkrip Rekaman KPK (1-2), Anggodo feat Wisnu Subroto (Ada Susno Duadji)

Kamar Dagang Israel di Jakarta: Zionisasi Indonesia?

SUMBER: http://www.islammuhammadi.com/content/view/1413/119/

Ini bukan rumor, ini bukan gosip. Tapi ini sinyalemen. Agustus 2009 lalu, sembilan pengusaha Israel yang tergabung dalam Israel Export and International  Cooperation Institute berkunjung ke Indonesia. Sekadar bisnis dan wisata? Tentu saja naif jika menduga seperti itu. Pasti ada agenda strategis yang dibicarakan.

Itulah sebabnya spekulasi akan dibukanya hubungan dagang Indonesia-Israel menjadi semakin santer. Karena kesembilan pengusaha tersebut secara teknis merupakan anggota KADIN Israel. Meski kunjungan mereka ini dengan dalih kunjungan balasan KADIN Indonesia ke Israel pada 2006 lalu.

Apalagi ketika Atase perdagangan Israel di Singapore Ana Katz secara resmi menegaskan melalui Jerusalem Post bahwa kunjungan para pengusaha Israel ke Indonesia tersebut bertujuan untuk membangun infrastruktur agar hubungan dagang kedua negara diaku secara hukum.

Tak pelak lagi bahwa kontak-kontak informal antara KADIN Israel dan Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Pada 25-29 Juni 2006 lalu, pengurus KADIN memang berkunjug ke Israel. Mereka adalah Ketua KADIN MS Hidayat, Chris Kanter, Shinta Wijaya, Kamdani, John Prasetyo, Sandiaga Uno, Maxi Gunawan, Fachry Thayeb, serta dua pengurus NU yang berprofesi sebagai pengusaha yaitu Suhairi dan Masdar Subagyo.

Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, dikabarkan juga turut serta mantan Menteri Perdagangan Let Jen (purn) Luhut Panjaitan. Menurut situs Israel-Asia Center, tokoh sentral yang mengatur pertemuan kedua delegasi dagang tersebut adalah Emanuel Shahaf. Dia lah yang dikabarkan sangat antusias menggolkan hubungan dagang Indonesia-Israel. Apalagi dia juga yang sekarang menjadi Ketua KADIN Israel.

Yang menarik dari cerita ini, Emanuel Shahaf tercatat merupakan anggota badan intelijen Israel MOSSAD. Dan sempat bertugas sebagai diplomat di Asia Tenggara pada 2000-2005.

Terlepas kedua negara belum memiliki infrastruktur yang memungkinkan hubungan dagang kedua negara memiliki legalitas, namun beberapa pengusaha Yahudi memang sudah beriventasi di Indonesia. Antara lain adalah George Soros. Spekulan mata uang ini dikabarkan berinvesitasi di Aceh di bidang Kelapa Sawit.

Selain Soros, Grup Merhav, sebuah kelompok usaha Swasta asal Israel, dikabarkan telah menanam investasi sebesar US$ 350 juta untuk pengembangan biofuel bekerjasama dengan perusahaan budi daya tanaman jarak pagar di Nusa Tenggara Timur.

Di bidang media massa pun beberapa pengusaha Yahudi pun sudah mulai menanam modal. Antara lain adalah Gavin O’Reilly, CEO The Independent News Media Group (INM). Siapa Gavin?

Gavin adalah putra Sir Anthony O’Reilly, miliader Yahudi Irlandia, yang masuk daftar 288 pengusaha Yahudi terkaya dunia versi Jewish Watch.

Lalu, apa agenda kedua negara jika memang serius untuk membuka hubungan dagang? Memang belum ada informasi lebih lanjut. Namun sekadar informasi, pada Januari 2001 Luhut Panjaitan, Menteri Perdagangan dan Industri era Presiden Wahid, mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 23/MPP/01/2001 untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 102/SK/VIII/1967 tentang Pelaksanaan Peraturan-Peraturan di bidang Kebijakan Ekspor dan Pemasaran Barang-Barang produksi Indonesia.

Mungkinkah surat Memperindag 23/2001 inilah yang menjadi dasar KADIN Indonesia untuk membuka hubungan dagang dengan Israel?. [islammuhammadi/mt/gfi]

Jundullah, Teror di Iran, dan Catatan untuk Eramuslim

SUMBER: Blog KajianTimurTengah

BERITA FOTO: Ngeri! Evakuasi Korban Gempa di Cibinong

SUMBER: Kompas.Com

Seorang bocah menjerit menangis karena keluarganya menjadi korban gempa di Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (2/9)-Foto Kompas

CIANJUR, KOMPAS.com — Suasana pilu merayapi warga yang berada di lokasi longsor akibat gempa di Desa Cikangkareng, Cibinong, Kabupaten Cianjur. Sebanyak 46 orang masih tertimbun longsor dan belum bisa dievakuasi.

Petugas penyelamat dari kepolisian dibantu warga hingga kini terus melakukan pencarian. Tadi malam, tim evakuasi hanya berhasil mengevakuasi 11 jenazah. Evakuasi terkendala karena medan longsor yang berbatu, sedangkan alat berat tidak bisa masuk ke lokasi kejadian.

Tidak disangka, di desa ini ternyata banyak sekali korban tewas. Saat gempa terjadi, bukit batu longsor mengubur 10 hektar permukiman di desa setempat. FIA

Bangunan SMAN Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, ambruk karena gempa, Rabu (3/9). Ambruknya bangunan ini tidak menimbulkan korban jiwa. Saat ini, 180 siswa sekolah tersebut sedang mengikuti pesantren kilat di salah satu pesantren sehingga tidak ada aktivitas belajar mengajar di sekolah.

Dede Tatang Santani (13) yang sedang sakit tifus terpaksa menginap di sebuah bangunan mirip gubuk di depan rumahnya karena rumahnya di Desa Taraju, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, yang hancur, Rabu (3/9). Orangtua Dede tidak tahu kapan mereka bisa menempati kembali rumahnya yang hancur.

Polisi mengevakuasi korban tewas tertimpa longsor akibat gempa di Desa Cikangkareng, Cibinong, Kabupaten Cianjur, Kamis (3/9).

Polisi mengevakuasi korban tewas tertimpa longsor akibat gempa di Desa Cikangkareng, Cibinong, Kabupaten Cianjur, Kamis (3/9).

FOTO-FOTO LAINNYA SILAHKAN RUJUK DISINI

1. BERITA FOTO: Ngeri! Evakuasi Korban Gempa di Cibinong
2. BERITA FOTO: Panik! Bunyi Longsor Menderu Saat Evakuasi
3. BERITA FOTO: Pengungsi Korban Gempa Tasikmalaya
4. BERITA FOTO: Jerit Tangis Korban Gempa
5. BERITA FOTO: Gempa, Kepanikan di Sudirman
6. ARSIP FOTO KOMPAS TENTANG GEMPA

Gempa Rusak 702 Rumah di Bogor

SUMBER: Kompas.Com

Laporan wartawan KOMPAS Ratih P Sudarsono

BOGOR, KOMPAS.com - Gempa berpusat di Tasikmalaya, berakibat pula di Kabupaten Bogor. Dua warga meninggal dunia dan delapan luka-luka. Selain itu, sedikitnya 702 warga di 10 kecamatan mengalami kerusakan.

Warga yang meningal dunia akibat langsung atau tidak langsung dari gempa tersebut adalah Ny Yeti (45) dan Soma (60), warga Kampung Babakan RT 1 RW 1, Desa Cimande, Kecamaran Caringin. Yang luka-luka, tujuh orang warga Ciawi dan satu orang warga Cijeruk. Mereka mendapat pertolongan medis secukupnya di rumah sakit, namun tidak perlu menjalani rawat inap.

“Yeti meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan tembok pagar sebuah madrasah. Setelah gempa reda, korban bersandar di tembok yang ternyata sudah rapuh akibat gempa. Tembok itu menimpanya. Sedangkan Soma meninggal akibat serangan jantung yang dipicu kelelahannya berlari-lari akibat panik oleh gempa,” tutur Budi Aksomo, koordinator lapangan penanganan bencana dari Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas ) Kabupaten Bogor, Kamis (3/9) siang.

Bupati Bogor Rachmat Yasin dan wakilnya, Karyawan Fathurahman, mengujungi para korban bencana di Kecamatan Caringin dan memberi santunan kepada keluarga Yeti dan Soma.

Adapaun bangunan yang rusak, terdata 702 rumah warga yang tersebar di 10 kecamatan .Dari jumlah tersebut, 156 rumah rusak berat, sehingga sama sekali tidak dapat dihuni lagi, sebab roboh total atau doyong yang rawan roboh total. Sisanya, rusak sedang atau ringan. Para korban yang rumahnya tidak bisa dihuni lagi, mengungsi di rumah anak atau sanak saudara mereka se kampung.

Korban bencana gempa yang paling banyak adalah warga Caringin, di mana dari 156 rumah yang teribas gempa, 103 rumah mengalami rusak berat. Di Kecamatan Megamendung, 231 rumah dilaporkan rusak, namun hanya 7 rumah yang rusak berat. Banyak rumah rusak berat akibat gempa juga dilaporkan dari Kecamtan Cigombong, yakni 31 rumah rusak berat dan 73 rusak ringan.

___________________

BERITA TERKAIT

1. Ketika Pencakar Langit Bergoyang
2. BERITA FOTO: Ngeri! Evakuasi Korban Gempa di Cibinong
3. Korban Gempa Mulai Mual dan Pusing
4. Korban Gempa Bertambah Jadi 57 Orang

Gempa Datang, Sirene Bungkam

SUMBER BERITA: Kompas.Com

TASIKMALAYA, KOMPAS.com – Saat gempa besar berkekuatan 7,3 skala Richter mengguncang Tasikmalaya, sirene peringatan gempa dan tsunami yang dipasang di pinggir pantai Pangandaran maupun pesisir selatan Tasikmalaya, Sukabumi, bahkan di Pantai Teluk Penyu, Cilacap, Jawa Tengah, ternyata tidak berbunyi. Penduduk melaporkan, peralatan itu sebagian dicuri orang. Penyebab kedua, guncangan gempa telah memutus aliran listrik sehingga alat tak berfungsi.

Padahal sebelumnya sempat ada peringatan kemungkinan muncul tsunami, meski kemudian dicabut. Yang jelas, gempa hari Rabu (2/9) pukul 14.55 WIB itu cukup besar sehingga mengguncang Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera.

Adapun gempa berpusat di kedalaman 30 kilometer di bawah dasar Samudra Indonesia atau 142 kilometer sebelah barat daya Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Hingga pukul 23.30 semalam, jumlah korban tewas mencapai 39 orang di lima wilayah kota dan kabupaten di Jawa Barat. Sementara 57 warga dua desa di Kabupaten Cianjur selatan masih terkubur reruntuhan rumah akibat diterjang longsoran tebing menyusul gempa besar itu. Tercatat pula, 1.200-an rumah rusak ringan dan rusak berat di wilayah Tasikmalaya dan 976 di antaranya roboh diguncang gempa.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pusat di Jakarta, Rabu petang, melaporkan, gempa susulan terjadi pukul 16:28:45 WIB dengan kekuatan 5,4 skala Richter (SR) dan berpusat di 137 kilometer barat daya Tasikmalaya di kedalaman 15 kilometer.

Sementara itu, BMKG Stasiun Bandung mencatat setidaknya terjadi 22 kali gempa susulan pascagempa utama pukul 14.55. Hingga menjelang pukul 18.00 tercatat gempa-gempa susulan di sekitar wilayah pusat gempa di perairan lepas di barat daya Tasikmalaya dengan kekuatan bervariasi 3-5 SR.

Humas Badan Penanggulangan Bencana Nasional di Jakarta, Priyadi Kardono, mengatakan, sampai Rabu pukul 23.00 tercatat korban gempa sebanyak 39 orang meninggal dunia, 5 luka berat, dan 32 luka ringan.

Sedangkan 57 orang belum diketahui nasibnya setelah tertimbun longsoran tebing yang mengubur 13 rumah milik warga Kampung Rawa Hideung, Desa Pamoyanan, dan Kampung Babakan Caringin Hanafi, Desa Cikangkareng, Kecamatan Cibinong.

”Sebelas orang sudah ditemukan meninggal dan 2 orang lain kondisinya kritis. Korban kritis masih kami tempatkan di Balai Desa Pamoyanan,” kata Kepala Desa Pamoyanan Sulaiman.

Tebing yang longsor panjangnya 200 meter dengan ketinggian belasan meter. Longsoran menutup permukiman warga dan jalan antardesa. ”Kalau tanpa bantuan alat berat, evakuasi sangat sulit dilakukan dengan cepat,” kata Sulaiman.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mencatat, sekitar 1.200 rumah di Kabupaten Tasikmalaya rusak berat dan 976 di antaranya roboh.

Bupati Tasikmalaya Tatang Farhaul Hakim mengatakan, Pemkab Tasikmalaya telah memberikan bantuan darurat berupa makanan kepada korban gempa di empat kecamatan terparah di Kabupaten Tasikmalaya dari total 39 kecamatan, yakni Kecamatan Bojonggambir, Taraju, Sodonghilir, dan Cigalontang.

Selain korban meninggal, kerusakan bangunan yang menonjol di Kabupaten Tasikmalaya adalah Masjid Manonjaya. Masjid yang sudah berdiri sejak 1873 dan menjadi bagian dari sejarah perjalanan Kerajaan Sukapura itu rusak di bagian depan.

Adapun di Kota Tasikmalaya kerusakan fisik akibat gempa merata di semua kecamatan.

Di Rumah Sakit Jasa Kartini, Kota Tasikmalaya, puluhan pasien terpaksa dievakuasi ke tempat darurat halaman Markas Kodim 0612 Tasikmalaya, tak jauh dari rumah sakit.

Taufik Abdulah, salah satu perawat RS Jasa Kartini, mengatakan, belum ada kepastian sampai kapan pasien ditempatkan di halaman Markas Kodim 0612 sebab beberapa bagian bangunan rumah sakit pun rusak.

Seorang warga Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, juga meninggal dunia tertimpa rumah yang roboh. Gempa juga mengakibatkan sedikitnya 200 rumah di Kota dan Kabupaten Sukabumi rusak dan memaksa penghuninya mengungsi.

Di Cirebon, Jabar, dua anak terluka parah akibat terinjak-injak di pusat perbelanjaan di Kota Cirebon. Gempa juga mengakibatkan bangunan rusak. Kedua bocah itu kini dirawat di RS Pelabuhan Kota Cirebon.

Ratusan rumah dan puluhan tempat ibadah di Kabupaten Cilacap rusak berat akibat guncangan gempa bumi. Getaran gempa selama tiga menit tersebut juga menghancurkan dua pasar di Kecamatan Kedungreja dan Kawunganten, serta merusakkan belasan kantor pemerintahan desa.

Gempa terasa pula di wilayah pantai utara Jateng hingga Kota Semarang. Namun, gempa di Semarang tak terlalu terasa dibandingkan dengan di Kota Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kota Pekalongan. Getaran gempa di Kota Tegal sangat terasa, di dalam dan di luar ruangan. Begitu ada gempa, masyarakat segera keluar dari rumah dan gedung. Di Brebes, masyarakat berhamburan ke luar rumah sambil membunyikan kentungan tanda bahaya.

Bali dan Sumatera

Menurut data BMKG Wilayah III Denpasar, intensitas gempa di Bali termasuk dalam skala II modified mercally intensity (MMI).

”Getaran gempa itu dirasakan seperti halnya ketika ada truk yang melintas di depan kita. Sejauh ini memang tidak ada laporan adanya kerusakan,” kata Kepala Bidang Data dan Informasi BMKG Wilayah III Denpasar Endro Tjahjono.

Di Bandar Lampung, sejumlah warga hanya merasa lantai bergoyang-goyang, tetapi tidak ada bangunan yang rusak akibat.

Gempa besar ini juga dirasakan warga Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulonprogo, DI Yogyakarta. Trauma dan pengalaman musibah gempa tahun 2006 mengakibatkan warga lebih sigap merespons guncangan gempa. (Tim Kompas)

ARSIP LAMA

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier:

Krisis Memang Telah di Depan Mata

SUMBER: Suara Karya Online

Sabtu, 28 Juli 2007
Pemerintah mulai melihat adanya sinyal ke arah terjadinya krisis moneter jilid dua. Ini setidaknya terlihat dari pembentukan Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) yang bertujuan sebagai jaring pengaman sektor keuangan.

Namun, apakah forum tersebut efektif mengantisipasi krisis, masih harus diuji. Pasalnya, kondisi makroekonomi saat ini belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Masalah-masalah seperti kepastian hukum atau sistem birokrasi di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Untuk mendalami soal munculnya kembali krisis, serta bagaimana pengaruh pembentukan FSSK dalam mengatasi krisis yang diperkirakan dapat terjadi kembali, berikut petikan wawancara wartawan Suara Karya Sabpri Pilliang dan Tri Handayani serta fotografer Suara Karya Muhammad Guntur dengan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier di ruang kerjanya, Kamis (26/7):

Apakah dengan kondisi semakin derasnya hot money yang lebih mengarah ke pasar saham daripada ke sektor riil merupakan sinyal terjadinya krisis jilid dua?

Orang-orang mulai mengkhawatirkan timbulnya krisis kembali, dan kita memang harus lebih berhati-hati akan timbulnya krisis dua. Utang dalam bentuk valas cukup tinggi, bahkan jika dilihat dari persentase terhadap PDB yang mencapai sekitar 39 persen. Sedangkan sebelum krisis 1997 itu hanya sekitar 24 persen. Hot money yang masuk ke Indonesia hanya untuk mencari keuntungan dari bunga dan pasar saham serta return dari kurs, sehingga uang (hot money-Red) tersebut tidak menciptakan lapangan kerja. Selain itu, kondisi ekspor kita juga tidak bertambah, tetapi harga komoditas kita naik. Penarikan valas secara besar-besaran tidak berdampak bagi sektor riil karena memang valas itu tidak berada di sektor riil. Tapi, itu dapat menggerogoti devisa kita. Kalau itu ditarik dalam jumlah besar, ekonomi kita akan shock juga, sehingga memberikan suatu ekspektasi yang buruk. Ekonomi ini timbul dari ekspektasi.

Jika dilihat dari kondisi fundamental ekonomi kita saat ini, bagaimana?

Fundamental ekonomi kita juga belum bagus jika dilihat dari tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta daya beli masyarakat pun masih rendah. Berbeda jika valas yang masuk ke Indonesia untuk foreign direct invesment, itu jelas mendorong lapangan kerja dan menambah kapasitas kita sehingga fondasi ekonomi kita menjadi kuat. Saat ini kondisi kita sedang dalam posisi tersandera, karena dana yang ada bisa dicabut kapan saja.

Kalau dilihat dari kondisi eksternal, seperti kondisi market dunia?

Untuk minyak dunia yang terlalu tinggi, misalnya, biasanya dampaknya tidak terjadi seketika, karena biasanya jika menimbulkan resesi di pasar ekspor tradisional maka ekspor kita bisa terganggu. Namun, karena kecilnya perdagangan internasional, mungkin tidak terlalu mengejutkan, tapi dalam jangka panjang mungkin terganggu. Tapi kalau dilihat dari RPJM (rencana pembangunan jangka menengah), praktis tidak ada yang tercapai. Jadi, pemerintah tidak bisa menyatakan adanya keberhasilan ekonomi. Indikatornya terlihat dari tidak tercapainya RPJM, tapi hanya cadangan devisa yang tercapai, dan naiknya itu juga karena ada hot money yang sewaktu-waktu dapat menyandera kita.

Pemerintah saat ini harus sadar bahwa mereka mewarisi orang miskin dari pemerintah sebelumnya. Dari angka BPS, ada sekitar 37,1 juta orang. Artinya, selama 2,5 tahun pemerintah saat ini berhasil menambah jumlah orang miskin sebanyak 1,07 juta orang miskin. Sewaktu krisis 1997 dulu, pemerintah juga menyatakan negara aman dari krisis. Jika membandingkan kondisi ekonomi pada waktu krisis dulu dengan saat ini, kondisinya tak jauh berbeda. Yang berbeda hanya pada cadangan devisa, tapi itu kan hot money. Sedangkan persentase utang terhadap PDB masih jauh lebih besar.

Berarti memang terdapat indikasi krisis kedua?

Ya, itu memang di depan mata. Itu bisa datang lebih cepat. Jika hot money itu keluar mendadak semuanya, ekonomi bisa kolaps. Bursa akan kolaps, kurs akan goyang sedikit, sehingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan atau patah harapan investor yang masih belum pulih.

Apakah mungkin jika saat ini kita mengatakan tidak akan terjadi krisis, tapi keesokannya terjadi krisis?

Bisa saja. Selain faktor tadi, juga karena sangat terbukanya sistem ekonomi kita. Mungkin ekonomi (kita) yang paling “telanjang” dari negara lain di dunia, bahkan dari AS sekalipun. Hal ini karena perilaku sok tahu dan ikut-ikutan sistem negara lain atau patuh nasihat pihak luar. Di Indonesia, pemerintah saat ini atau sebelumnya sangat takut kalau diganggu sehingga untuk menghindari gangguan tersebut mereka melakukan berbagai pakem. Oleh karena itu, tak usah heran bahwa kita sering menggunakan ukuran-ukuran suksesnya ekonomi Indonesia memakai suksesnya ekonomi pihak lain atau negara lain. Ukuran pihak lain itu dipakai sebagai acuan. Misalnya dalam pembayaran utang atau pengaturan.

Selain itu, tim ekonomi saat ini masih menggunakan sistem ekonomi yang “telanjang”. Hal-hal seperti ini bisa saja menyebabkan kondisi ekonomi kita jadi habis. Faktor ini yang perlu mendapat pembenahan sehingga menarik bagi investasi dalam negeri maupun luar negeri. Tapi di sisi lain, kita tidak perlu menjual diri secara berlebih-lebihan, karena tidak akan menguntungkan kita untuk jangka panjang, bahkan jangka pendek.

Kalau dilihat dari faktor eksternal, seperti suku bunga negara lain yang cukup rendah dari Indonesia, apakah akan dapat meningkatkan masuknya capital inflow hingga waktu mendatang?

Kalau dilihat dari tingkat inflasi atau suku bunga Indonesia dengan negara lain, memang cukup berbeda. Inflasi kita memang lebih tinggi dari mereka sehingga perlu diperhitungkan dengan tingkat nilai tukar rupiah kita. Oleh karena itu, jika Bank Indonesia (BI) terus-menerus menurunkan suku bunga, maka bisa bahaya.

Apa bahayanya?

Hal ini bisa mengurangi minat orang untuk menabung. Mungkin kondisi investasi Indonesia lama-kelamaan menjadi tidak menarik lagi bagi para investor untuk menanamkan dananya karena bunganya rendah. Tidak boleh terlalu tinggi, tapi BI juga sebaiknya tidak menurunkan suku bunganya lagi. Faktor lain untuk investasi sebenarnya bukan hanya bunga. Masih banyak faktor di luar moneter, seperti perizinan dan sistem birokrasi, serta kepastian hukum yang masih perlu diperbaiki. BI tidak bisa meniru negeri lain yang memiliki suku bunga rendah. Ini tidak bisa karena faktor lainnya itu sudah baik. High cost di negara lain sudah rendah dibandingkan Indonesia.

Pemerintah saat ini juga telah mengesahkan pembentukan Forum Stabilitas Sektor Keuangan (FSSK) untuk mengatasi krisis yang mungkin kembali. Seberapa efektifkah forum itu?

Tidak akan efektif. Itu kan harus mencakup dalam satu keseluruhan ekonomi nasional. Kemarin, sewaktu krisis di tahun 1997, pemerintah sebenarnya tidak bermasalah. Tapi, karena terjebak dengan IMF, terjadilah krisis 1997. Pada waktu krisis dulu kan persoalannya karena swasta Indonesia berutang kepada swasta asing, tapi mengalami kemacetan dalam pembayaran, terus minta pemerintah yang membayar. Sebenarnya pemerintah tidak ada masalah, tapi karena mengambil masalah yang dimiliki bank BUMN ataupun bank swasta, maka itu menambah beban pemerintah. Itu masih ditambah lagi dengan bujuk-rayu IMF untuk membayar utang-utang tersebut.

Berarti, pembentukan FSSK tersebut benar-benar mengindikasikan adanya kemungkinan terjadinya krisis jilid dua?

Krisis itu memang bisa terjadi. Tapi, yang menjadi tugas pemerintah adalah melakukan koreksi terhadap persoalan tersebut. Yang jelas, bukan dengan cara membentuk FSSK itu.

Jadi upaya apa yang harus dilakukan pemerintah?

Pemerintah harus melakukan koreksi melalui perbaikan pada sisi kebijakan hingga benar-benar sudah build in untuk mencegah krisis itu terjadi. Dalam hal ini bukan berarti membentuk suatu pasukan komando untuk mengatasi suatu masalah. Menurut saya, itu lebih banyak slogan-slogan saja.

Apakah dengan adanya pembentukan FSSK tersebut dapat berarti pemborosan anggaran negara saja?

Sebenarnya ini ada semacam modus sejak reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mereka senang atau hobi, serta sebagai alat untuk lempar tanggung jawab, membentuk berbagai lembaga yang hanya menghabiskan uang negara. Jumlah lembaga negara yang ada saat ini seperti jamur di musim hujan. Cost (biaya) dari pembentukan lembaga tersebut akan semakin meningkat. Belum lagi ditambah biaya untuk per unit yang juga mengalami kenaikan. Akibatnya, porsi APBN untuk penyelenggaraan negara semakin membengkak sehingga porsi APBN yang tersisa untuk rakyat kecil semakin menyusut.

Jadi, solusi apa yang perlu dilakukan selain membentuk FSSK sebagai jaring pengaman sektor keuangan?

Berpikir untuk kepentingan nasional dan rakyat. Pemikirannya itu yang perlu diperbaiki dahulu. Bukan sebaliknya, berpikir untuk kepentingan sektor lain. Sebab, ini ada kekuatan yang juga cenderung ingin mengakomodasi (kepentingan) internasional sehingga mengalahkan kepentingan nasional. Rezim ekonomi kita belum berubah, yakni rezim ekonomi Barkeley. Sulit untuk melakukan satu perubahan jika masih menganut rezim ini. Saat ini yang lebih ditonjolkan pemerintah adalah lebih mengarah kepada kondisi market. Padahal, ini bukan tujuan utama kita yang menginginkan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Bagaiman cara untuk menahan hot money yang masuk ke pasar dalam jangka waktu yang panjang?

Mereka (investor-Red) harus digiring dengan membuat kondisi makro semenarik mungkin. Saat ini kan kondisi makro-ekonomi tidak bagus. Misalnya, kondisi kepastian hukum yang buruk, sistem birokrasi yang berbelit-belit, serta struktur infrastrukturnya yang serba ketinggalan. Jadi, faktor-faktor tersebut yang harus segera diperbaiki, karena investasi yang sifatnya riil tersebut akan lebih menolong masyarakat.

Sampai kapan kondisi ini terus berlanjut?

Menurut saya, (kondisi saat ini) hanya menikmati kekuasaan, dan aman berkuasa. Sampai tahun 2009 masih akan seperti ini, karena tidak ada perubahan yang signifikan. Pemerintah saat ini lebih memfokuskan diri pada bagaimana dapat berkuasa dan mempersiapkan diri untuk berkuasa.***

BIODATA
Nama:
Fuad Bawazier

Tempat/Tgl/Lahir:
Tegal, 22 Agustus 1949

Istri:
Suryati binti Supardi

Jabatan:
Ketua DPP HANURA

Pendidikan:
-    Sarjana Ekonomi Akuntansi UGM (1974)
-    Economic Institute Boulder, Colorado, USA (1982)
-    MA Ekonomi dari William College USA (1983)
-    PhD Ekonomi dari University of Maryland USA (1988)

Riwayat Pekerjaan :
-    (1972-1974) Asisten Dosen di FE-UGM
- (1974-1981) Dosen FE-Trisakti dan Institut Ilmu Keuangan (IIK)
Jakarta
-  (1974) Masuk Departemen Keuangan (Depkeu)
-  (1988-1990) Kepala Pusat Analisis Keuangan Daerah Depkeu
-  (1989) Pjs Kepala Pusat Penyusunan dan Analisis APBN Depkeu
-  (1990-1992) Direktur Pembinaan BUMN Ditjen Moneter Depkeu
- (1990-1992) Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengembangan Pasar
Modal Depkeu
-  (1992-1993) Deputi Ekonomi dan Keuangan Badan Pengelola Industri
Strategis (BPIS)
-  (1993-1998) Staf Ahli Dewan Moneter
-  (1993-1998) Direktur Jenderal Pajak
-  (1998) Menteri Keuangan RI Kabinet Pembangunan VII

Utang RI Sudah Membahayakan?

SUMBER BERITA: Kompas.Com

Oleh Purbaya Yudhi Sadewa

KOMPAS.com — Masalah utang pemerintah kembali mengemuka akhir-akhir ini. Isu ini bahkan menjadi topik yang cukup hangat dalam perdebatan calon presiden yang lalu. Apakah kita perlu terus berutang, dan apakah utang kita saat ini sudah pada level yang membahayakan kesinambungan fiskal kita?

Menurut Departemen Keuangan, total utang Pemerintah Indonesia (domestik dan asing) pada tahun 2009 diperkirakan mencapai Rp 1.700 triliun. Tahun 2004, total utang kita baru Rp 1.299 triliun. Jadi, dalam lima tahun terakhir, total utang Pemerintah Indonesia naik sekitar Rp 401 triliun.

Angka pertumbuhan utang yang ”besar” ini menjadi sasaran empuk pada masa kampanye lalu. Sering disebutkan bahwa keadaan utang kita sudah membahayakan. Anggapan ini membuat sebagian kalangan menjadi kreatif menawarkan alternatif pemecahan masalah utang tersebut. Salah satu alternatif yang ekstrem adalah penjadwalan kembali utang kita.

Alasan berutang

Berutang bukanlah hal yang tabu bagi suatu negara. Hampir semua negara saat ini mempunyai utang. Utang kadang kala diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara ketika ekonomi melambat, saat negara itu mengalami resesi, atau untuk menutup kekurangan pembiayaan anggaran ketika sumber pendapatan dari dalam negeri bermasalah akibat keadaan ekonomi yang buruk.

Selain itu, banyak negara di dunia menerbitkan utang untuk membangun proyek infrastruktur besar, yang justru membuat swasta sulit diharapkan terlibat. Sering kali, keuntungan secara komersial dari investasi semacam ini kecil. Namun, dampak realisasi investasi ini, baik terhadap kesejahteraan masyarakat, keuntungan pelaku bisnis secara tidak langsung, maupun keadaan perekonomian secara keseluruhan, cukup besar.

Beberapa negara bahkan menerbitkan surat utang untuk membiayai kegiatan perangnya. Pemerintah AS, misalnya, menerbitkan surat utang dalam jumlah cukup besar untuk membiayai pasukannya dalam Perang Dunia II. Utang Pemerintah AS naik dari 59 miliar dollar AS tahun 1940 menjadi sekitar 260 miliar dollar AS setelah perang. Pemerintah Australia pun menerbitkan utang untuk membiayai keterlibatannya pada Perang Dunia I dan II.

Untuk Indonesia, kenaikan utang yang signifikan terjadi setelah krisis 1997-1998. Kenaikan ini guna membiayai BLBI, baik untuk menyelamatkan perbankan, maupun untuk merekapitalisasi dunia perbankan kita. Pada saat yang bersamaan, pelemahan rupiah juga membuat utang luar negeri kita dalam rupiah menjadi berlipat-lipat dalam waktu singkat. Akibat krisis tadi, utang pemerintah naik dari Rp 129 triliun tahun 1996 menjadi Rp 1.234 triliun tahun 2000. Naik hampir 10 kali lipat.

Level utang kita sempat relatif stabil pada periode 2000-2006. Namun, mulai tahun 2007, level utang mulai beranjak naik lagi. Kenaikan ini berkaitan dengan ekspansi kebijakan fiskal, baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maupun untuk membiayai subsidi bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri tahun 2008.

Kemudian, untuk tahun 2009, kenaikan lebih disebabkan stimulus fiskal yang diberikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Walaupun mahal, langkah ini memang diperlukan untuk mencegah perekonomian kita tidak terpuruk terlalu dalam seperti negara-negara tetangga kita.

Masih berkesinambungan

Dengan utang yang tinggi ini, timbul pertanyaan mengenai kesinambungan kebijakan fiskal kita. Bila investor (baik domestik maupun asing) menganggap utang sudah membahayakan keadaan fiskal kita, tentunya mereka akan segera melepas surat-surat utang dan segera hengkang dari pasar utang pemerintah kita. Sebagian akan melarikan uangnya ke luar negeri dan rupiah pun akan terpuruk. Dampak yang lebih buruk lagi adalah, baik pemerintah, maupun swasta, menjadi kesulitan melakukan pinjaman, baik dalam negeri, maupun luar negeri. Akibatnya, pembiayaan APBN menjadi sulit dan pembangunan perekonomian pun akan terganggu.

Indikator apakah yang menjadi pertimbangan bagi investor untuk menentukan aman tidaknya berinvestasi di surat utang suatu negara?

Pada dasarnya, hal yang paling utama dilihat investor adalah kemampuan dan kemauan negara untuk membayar utang.

Baik kemampuan maupun kemauan sering kali dilihat dari beberapa variabel makroekonomi. Salah satu ukuran ekonomi yang sering digunakan adalah rasio utang terhadap PDB. Semakin kecil rasio ini, semakin mampu suatu negara membayar utangnya dan semakin aman berinvestasi di negara tersebut.

Secara teoretis, tidak ada batasan yang pasti untuk mengatakan rasio utang suatu negara sudah mencapai level yang membahayakan atau tidak. Akan tetapi, negara-negara Eropa bersepakat bahwa rasio utang maksimal yang dapat diterima adalah 60 persen dari PDB.

Dilihat dari ukuran ini, keadaan utang Indonesia untuk saat ini cukup baik. Rasio utang terhadap PDB untuk Indonesia cenderung menurun. Tahun 2004, rasio ini masih pada level 56,6 persen. Tahun 2005 turun ke level 47,3 persen. Adapun tahun 2009, rasio utang kita terhadap PDB diperkirakan turun menjadi sekitar 31 persen.

Dibandingkan dengan negara tetangga pun, keadaan utang kita lebih baik. Rasio utang terhadap PDB Malaysia, misalnya, diperkirakan 41,6 persen. Untuk Thailand rasio ini diperkirakan 39,9 persen untuk tahun 2009.

Jadi, dari ukuran rasio ini, utang Indonesia masih dalam keadaan yang amat aman.

Ukuran lain yang sering digunakan menilai kesinambungan fiskal suatu negara (sekaligus kemampuan membayar utang) adalah rasio defisit terhadap PDB. Sekali lagi, secara teoretis tidak ada patokan jangka pendek yang pasti untuk menentukan fiskal (anggaran) yang aman suatu negara. Namun, negara-negara di Eropa membatasi rasio defisit anggaran maksimum 3 persen terhadap PDB.

Keadaan fiskal Indonesia dilihat dari ukuran ini pun cukup baik. Rasio utang terhadap PDB Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini berada di bawah 3 persen. Tahun 2009, dengan stimulus fiskal yang besar, rasio defisit terhadap PDB Indonesia masih sekitar 2,5 persen.

Indikator lain yang sering diperhatikan untuk mengukur kemampuan membayar utang adalah keseimbangan primer. Ini adalah surplus atau defisit yang terjadi pada anggaran sebelum pembayaran bunga utang. Rasio yang positif menunjukkan adanya kemampuan membayar utang. Dalam ukuran ini pun keadaan anggaran kita masih cukup baik, seperti yang terlihat dari kesetimbangan primer yang selalu positif dalam beberapa tahun terakhir ini (tabel 2).

Sebaliknya, keadaan utang negara-negara maju saat ini banyak yang melewati batas prinsip kehati-hatian. Rasio utang terhadap PDB Jepang, misalnya, diprediksi 217,2 persen pada tahun 2009. Adapun AS mencapai 87,0 persen.

Lalu, mengapa negara-negara tersebut masih dipercaya oleh investor surat utang?

Seperti disebutkan di atas, investor melihat rasio-rasio utang untuk menentukan apakah suatu negara mampu atau mau membayar utangnya. Kredibilitas negara-negara maju dianggap berbeda dengan negara kita. Walaupun keadaan utangnya lebih buruk dari kita, mereka dianggap pasti mau membayar utangnya. Keadaan yang membuat mereka mendapat perlakuan yang lebih istimewa dari investor surat utang. Sayangnya, keistimewaan seperti ini belum dapat dirasakan oleh Pemerintah Indonesia untuk saat ini.

Diskusi di atas menunjukkan bahwa berutang bukanlah hal tabu. Banyak negara melakukan hal tersebut untuk menunjang pertumbuhan ekonominya. Dilihat dari rasio-rasio yang digunakan oleh ekonom dunia, saat ini utang Indonesia pada level yang cukup aman. Namun, bila kita menunjukkan indikasi tidak membayar utang, rasio-rasio tersebut menjadi tidak berguna. Jadi, perlu pendekatan ekstra hati-hati soal isu utang.

Purbaya Yudhi Sadewa Chief Economist Danareksa Research Institute

_____________________________________________________________

ARTIKEL/BERITA TERKAIT

1. Pemerintah Cari Utang ke China
2. Bappenas Mencari Utang Senilai 840 Juta Dollar AS
3. Para Capres Sepakat, Indonesia Belum Bisa Lepas dari Utang
4. Menkeu: Utang Ada Sejak Indonesia Lahir
5. Piutang Negara Capai Rp 53,8 Triliun
6. Indonesia Tidak Bisa Dibangun dengan Utang
7. Depkeu: Kenapa Utang Terus (yang) Dipersoalkan?
8. Pemerintah Terus Sedot Utang Dalam Negeri

ARTIKEL LAMA

Aku Bermimpi Jadi Koruptor

SUMBER: http://www.mail-archive.com/undip@pandawa.com/msg03641.html

Oleh Kwik Kian Gie

Akhir -akhir ini media massa, seminar, diskusi, konferensi pers, talk  show, ngerumpi, dan pembicaraan di warung-warung gegap gempita dengan  topik KKN. Terpilihnya Komisi Pemberantasan Korupsi oleh DPR diberitakan  secara hiruk-pikuk pula. Saya sempat
berpikir apakah KPK akan efektif  karena modus operandi korupsi yang begitu beragam.  Lagi pula, moral dan mental yang sudah rusak tidak termasuk dalam tugas  pokok dan fungsi (tupoksi) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jadi,  kalau diibaratkan pohon, KPK hanya menangani daun yang rusak karena akarnya busuk. Selama akarnya tidak diobati, selalu akan bermunculan  daun-daun yang rusak. Mengobati akar atau kalau sudah tidak bisa  membunuhnya saja, tidak termasuk domain KPK.

Karena intensnya dikonfrontasi dengan topik KKN seperti ini, saya  tertimpa mimpi. Dalam mimpi itu saya menjadi koruptor. Saya menguasai betul berbagai cara berkorupsi, dari yang paling kotor sampai yang  paling canggih. Maka, saya menjadi orang sangat
kaya. Rasanya tidak  seorang pun yang mempunyai gambaran betapa besar kekayaan yang saya  peroleh dari korupsi. Semuanya bisa dibeli dengan uang, juga hukum. Maka, dalam salah satu pesta ketika saya mabuk, saya berkata, “I am the  Lord, I am
the law, and I am the richest man in Indonesia.”

MIMPI selalu kacau. Dalam melakukan korupsi saya terkadang menjadi  penguasa, terkadang pengusaha, terkadang pegawai negeri rendahan,  terkadang pengusaha besar, tukang parkir, dan apa saja yang mempunyai  kekuasaan. Kekuasaan adalah modal dasar
korupsi.

Sebagai pengusaha saya menyalahgunakan semua celah yang ada. Yang paling  mudah dan sederhana adalah menjadi rekanan dan pemasok kepada  pemerintah. Pemerintah membutuhkan barang dan jasa. Setiap tahunnya  membelanjakan jumlah uang yang luar
biasa besarnya. Caranya adalah  kongkalikong dengan pejabat yang mempunyai wewenang untuk membeli barang  dan jasa untuk kebutuhan kementerian atau badan pemerintah yang  dipimpinnya. Harga saya naikkan berkali lipat dan selisihnya saya bagi  dengan sang pejabat. Hasilnya lumayan, tetapi saingannya berat, karena  banyak sekali yang melakukan hal ini.

Konsepnya terlampau mudah. Meski demikian, saya sudah tidak melakukannya  sendiri. Saya sudah mempunyai banyak pegawai tingkat tinggi yang tidak  memalukan kalau saya suruh bergaul dengan para pejabat yang rata-rata  sarjana. Merekalah yang melayani pejabat habis- habisan, dari melayani  istri dan anak- anaknya sampai mengantarkan sambil membayari mereka  berbelanja. Bahkan, mereka sampai berfungsi sebagai pembantu rumah  tangga sang pejabat.

Modal utama cara berbisnis seperti ini adalah rai gedhek, mental budak,  dan tahan ngelesot berhari-hari sambil sering berfungsi sebagai badut.  Usaha ini yang dilakukan pegawai-pegawai saya berjalan terus. Saya  sendiri meningkatkan diri dalam berkreasi
dan inovasi konsep-konsep yang  lebih canggih.

Setiap zaman saya memberi peluang KKN yang bentuknya lain. Sejak tahun  enam puluhan saya sudah melakukan banyak cara. Semuanya saya lakukan  dalam mimpi juga, yang ketika itu saya bermimpi menjadi konglomerat.  Berbagai modus operandi sudah saya tulis dalam berbagai artikel yang  dihimpun dalam buku kecil dengan judul Saya Bermimpi Jadi Konglomerat.

DALAM mimpiku sekarang aku untung besar dengan hanya ongkang-ongkang  saja. Pemerintah bermaksud meningkatkan ekspor (export drive). Caranya  memberikan kredit murah dengan bunga 12 persen setahun asalkan kreditnya  dipakai untuk membiayai kegiatan ekspor.

Bunga deposito ketika itu 22  persen setahun. Saya mengajukan permohonan kredit ekspor dengan rencana  ekspor yang meyakinkan. Feasibility study dibuat oleh konsultan asing  dan ditulis dalam bahasa Inggris. Pejabat tinggi kita menganggap apa  saja yang asing dan dalam bahasa Inggris mesti lebih benar dan lebih  pandai. Demikian juga laporan keuangan saya juga seluruhnya ditulis  dalam bahasa Inggris setelah diaudit oleh kantor akuntan yang termasuk  big five di dunia.   Segera saja kreditnya cair. Tentu
dengan uang suap seperlunya. Kegiatan  ekspor juga saya laksanakan. Hanya yang saya ekspor gombal, kain pel,  potongan- potongan sisa tekstil untuk membuat pakaian jadi.

Barang-barang ini diekspor kepada perusahaan saya sendiri di Singapura.  Setibanya, barang-barang itu langsung dibuang. Jadi tidak ada penggunaan  uang dari kredit ekspor untuk ekspor beneran. Namun, saya dapat  memperlihatkan semua dokumen ekspor. Kredit
dengan bunga 12 persen saya  depositokan dengan bunga 22 persen. Kredit yang saya peroleh Rp 500  miliar. Dalam setahun saya mendapatkan pendapatan bersih (setelah  dipotong pajak) sebesar Rp 93,5 miliar, yaitu 22 persen dari Rp 500  miliar dipotong
pajak sebesar 15 persen. Bunga yang harus saya bayarkan  kepada bank BUMN sebesar 12 persen dari Rp 500 miliar atau Rp 60 miliar.  Saya untung Rp 33,5 miliar for doing nothing.

Yang paling hebat adalah ketika ketahuan dan diberitakan di media massa.  BI menyatakan tidak ada yang dirugikan karena saya membayar utang  pokoknya tepat waktu. Demikian juga dengan bunga sebesar 12 persen  setahun yang mereka tentukan. Hi-hi,
mereka tidak peduli bahwa tujuan meningkatkan ekspor tidak tercapai. Jelas mereka membodohkan diri  sendiri, menjadikan dirinya sendiri “teh botol” (teknokrat bodoh dan tolol) karena saya sogok. Sambil melakukan ini terus, melalui asosiasi  perusahaan, dengan kawan-kawan saya kampanye antisuap. Media massa memberitakannya besar-besar tanpa kritik karena penyuapan cara halus yang dinamakan public relations saya cukup canggih.

DALAM bidang transportasi darat Indonesia sangat ketinggalan. Praktis  tidak ada jalan-jalan raya yang bebas hambatan (highway atau free way).  Bayangkan, jalan raya sepanjang Pulau Jawa yang membangun adalah  Daendels. Dalam kemerdekaan yang 58 tahun
itu kita tidak mampu membangun  jalan raya dari pulau yang paling padat. Sekarang keuangan negara  bangkrut-krut. Pemerintah dalam arti APBN tidak mempunyai uang.

Namun, bank-bank BUMN banyak duitnya.  Saya usulkan supaya saya diberi izin membangun jalan tol swasta yang  milik saya. Modal yang dibutuhkan tentu sangat besar. Dengan menyogok seperlunya, saya memperoleh 100 persen dari dana yang dibutuhkan untuk  membangun jalan tol tersebut. Biayanya Rp 800 miliar. Dengan kredit Rp  800 miliar jadilah jalan tol. Begitu dipakai, pemakainya
membayar tol  fee secara tunai. Pemasukan uang ini dibagi 40 persen untuk saya dan 60 persen untuk membayar cicilan utang serta bunganya. Jadi begitu jalan  tol selesai, arus uang tunai serta-merta masuk ke kantong saya tanpa modal sama sekali.   Utang saya beserta bunganya juga serta-merta dicicil dari pemasukan tol  fee yang tunai.

Saya membuat proyeksi tentang berapa tahun sejak  dimulainya utang akan lunas, misalnya 15 tahun. Lantas saya umumkan  bahwa setelah 15 tahun, jalan tol saya hibahkan kepada pemerintah. Bukankah luar biasa cemerlangnya saya?  Tidak. Seperti saya katakan, tidak semua birokrat tingkat tinggi “teh  botol”. Mereka tahu bahwa semuanya dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Namun, saya sogok plus saya berikan segala argumentasinya,  seperti jalan tol itu perlu, pemerintah tak punya uang, dan yang  terpenting ideologinya bahwa pemerintah sebaiknya tidak ikut campur  memiliki barang, seperti jalan tol sekalipun. Saya jelaskan bahwa ini  aliran pikiran yang modern yang menyerahkan semuanya kepada mekanisme  pasar. Mereka dan publik memakan teori ini.

Saya tertawa geli lagi karena ini bukan teori baru.Adam Smith yang  mengenali berlakunya mekanisme pasar, adanya invisible hands yang  mengaturnya. Namun, hal itu sudah lama ketinggalan zaman karena  ditulisnya pada tahun 1776. Intinya masih berlaku, tetapi tidak untuk  barang publik, melainkan untuk barang-barang kelontong yang bisa  dipersaingkan dan tidak vital sifatnya. Jalan tol
mengandung monopoli  natural karena ruangnya untuk jalan tol untuk ruas tertentu hanya satu.  Mengapa harus diberikan kepada saya? Karena saya sogok! Namun,  justifikasinya berbagai argumen yang ternyata ditelan dengan fanatik  karena yang berkuasa ketika itu “teh botol”.

PARALEL dengan ide tentang jalan tol ini, berbagai gedung pencakar  langit saya beli. Gedung bank BUMN saya beli dengan uang yang 100 persen  milik bank itu sendiri. Saya memperoleh pinjaman dari bank BUMN yang  bersangkutan. Gedungnya saya beli. Karena gedung sudah milik saya, bank harus membayar sewa kepada saya. Perolehan pembayaran sewa ini saya  pakai untuk mencicil utang pokok beserta bunganya dalam bentuk anuitas.  Jumlah anuitasnya saya samakan dengan uang sewa yang saya terima. Dengan  demikian, setelah sekian tahun gedung yang segitu besarnya milik saya.  Mulai saat itu hasil sewa sepenuhnya saya nikmati karena utang sudah  lunas sama sekali.   Bayangkan, berapa besar pendapatan saya karena yang saya begitukan bukan  hanya satu gedung. Masa pimpinan bank begitu bodoh? Tidak, tetapi  menjadi bodoh karena cemerlangnya pikiran saya ditambah dengan
perolehan  uang banyak dari persekongkolan dengan saya.

INDONESIA sudah maju, mempunyai banyak perusahaan asuransi, antara lain  asuransi jiwa. Kalau tertanggung mati, ahli warisnya mendapat santunan  besar. Saya menciptakan orang-orang yang tidak ada.  Jadi, saya  menciptakan tertanggung fiktif yang tempat
tinggalnya di daerah-daerah  yang sangat terpencil. Setelah membayar premi beberapa kali saja, saya  menciptakan dokumen aspal tentang kematian tertanggung yang memang tidak  ada. Ahli warisnya orang-orang saya semua.

Masih banyak lagi cara-cara membobol perusahaan asuransi. Tentu orang  dalam perusahaan asuransi harus ikut di dalam komplotan ini supaya tidak  meneliti lagi. Maka, hampir semua perusahaan asuransi modal ekuitinya negatif.   Ketika ramai dibicarakan tentang adanya kemungkinan pemalsuan uang,  bukan hanya satu pihak saja yang terlibat, seperti yang bahkan disebut namanya di surat kabar. Saya melakukannya juga. Uang palsu saya tidak  pernah ketahuan karena tidak pernah beredar. Uang yang saya palsu senantiasa mengendap di kas sebagai iron stock atau persediaan minimum  untuk menjaga keamanan likuiditas. Jadi, saya mencetak uang palsu.   Uang ini saya tukar dengan uang yang harus selalu ada, tetapi nyatanya  tidak pernah beredar karena setiap bank harus mempunyai persediaan minimal. Dengan demikian tidak akan pernah diketahui kecuali kalau  akuntan publik mengauditnya dengan mencatat nomor seri uang dan  selanjutnya mengamati apakah uang dengan nomor seri tertentu itu  terus-menerus mengendap di kas. Akuntan publik tidak sampai ke sana  pikirannya.  Masih banyak lagi yang saya lakukan dalam mimpi. Akan saya lanjutkan dalam mimpi berikutnya.

Kwik Kian Gie Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

Haidar Bagir: Peradaban di Baghdad Sulit Dipulihkan

SUMBER: Republika Online

Salah seorang yang paling masygul ketika melihat penghancuran dan penjarahan benda-benda bersejarah dan buku-buku klasik di sejumlah museum dan perpustakaan di Baghdad adalah Dr Haidar Bagir. Ia tak habis pikir mengapa pasukan AS yang dikenal sangat terpelajar itu membiarkan saja penjarahan dan penghancuran khazanah peradaban dunia, terutama Islam, itu.

Kemasygulan Haidar bisa dimaklumi lantaran sejak mahasiswa ITB Bandung ia sudah bergelut — membaca dan menulis — dengan buku, termasuk buku-buku klasik karya ulama terdahulu. Minatnya pada buku itu bahkan kemudian ia lampiaskan dengan merintis penerbitan buku dengan bendera Mizan. Hingga kini, memasuki usianya yang ke-20, Mizan sudah menerbitkan ribuan judul buku baik terjemahan maupun karya orisinil.

Berikut petikan wawancara Republika dengan Direktur Utama Kelompok Penerbit Mizan Haidar Bagir di sekitar penghancuran dan penjarahan benda-benda bersejarah dan buku-buku klasik yang tersimpan di sejumlah museum dan perpustakaan di Baghdad. Juga tentang peran buku dalam kemajuan suatu bangsa.

Apa komentar Anda dengan hancurnya pusat-pusat ilmu di Baghdad seperti universitas dan perpustakaan?
Tak ada seorang terpelajar pun yang tidak masygul melihat betapa khazanah kesejarahan dan intelektual sebuah negeri yang begitu kaya mesti musnah dalam hitungan jam. Apalagi sejarah intelektual Irak berakar hingga sedikitnya belasan abad sebelum Masehi, bukan hanya ke  masa Alexander Agung ataupun perpustakaan Sippar dari abad ke-4 sebelum Masehi,  bahkan hingga sejauh peradaban Sumeria dari sekolah di Mesopotamia kuno pada 2.500 hingga 1.600 sebelum Masehi.

Inilah suatu kehilangan yang tak bisa dipulihkan bagi bukan hanya kaum Muslim, bukan hanya bangsa Arab, melainkan kemanusiaan pada umumnya. Juga, ini bukan sekadar kehilangan bagi dunia seni dan perpustakaan, melainkan terutama bagi upaya umat manusia untuk terus meraih kemajuan dalam peradabannya, antara lain dengan belajar dari sejarah masa-lampaunya.

Apakah Baghdad selama ini masih menjadi kiblat ilmu, terbukti dengan masih banyaknya pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di sana?
Boleh jadi saat ini Baghdad atau Irak bukanlah pusat keilmuan terkemuka di dunia Arab atau Islam. Kita mungkin bisa menyebut Mesir, mungkin juga negara-negara Maghrib, dan Iran sebagai pusat intelektual yang lebih hidup. Bisa jadi ini hanyalah kesan yang muncul akibat penindasan oleh Saddam Husein yang menghambat kreativitas.

Meskipun demikian, tak ada yang membantah bahwa Irak masih menjadi rahim yang subur bagi perkembangan intelektual, dan kemungkinan besar akan melahirkan banyak pemikir, seniman, dan sastrawan di masa-masa yang akan datang. Khususnya jika di masa depan Irak bisa berkembang untuk menjadi negara yang lebih demokratis. Alasannya, lagi-lagi, tradisi keilmuan dan literer telah memiliki akar yang amat panjang di Irak.

Apakah maraknya pusat-pusat ilmu (perpustakaan dan universitas) bisa dijadikan barometer kemajuan suatu bangsa?
Pernyataan, yang terkandung dalam pertanyaan di atas, nyaris telah menjadi suatu truisme: kebenaran yang tak perlu lagi didiskusikan. Meski bukan satu-satunya barometer bagi kemajuan suatu bangsa, tak ada bangsa yang bisa melestarikan kemajuannya tanpa basis ilmu pengetahuan yang kuat.

Kisah ketinggian peradaban Yunani kuno, atau Byzantium Romawi, juga Masa Keemasan Islam Abad Pertengahan, hingga keadidayaan AS dan Eropa sekarang ini, kesemuanya itu tak pernah lepas dari ketinggian pencapaian ilmu pengetahuan. Sementara, bangsa Mongol, atau Barbar, meski kuat dari segi militer, tak pernah bisa melestarikan keunggulannya karena absennya basis ilmu pengetahuan yang kuat seperti ini.

Pada masa Khalifah Harunur Rasyid, konon, kemajuan ilmu dan pemikiran mencapai puncaknya. Bisa Anda menggambarkan?
Seperti telah saya singgung tadi, bukan hanya di masa Harunur Rasyid, praktis semua penguasa dalam sejarah Islam adalah patron bagi pengembangan seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Yang biasa disebut sebagai puncaknya adalah institusi Bayt al-Hikmah (Rumah Kebijaksanaan) yang dikembangakn selama kekhalifahan Al-Makmun di Baghdad. Digambarkan bahwa di dalamnya ada perpustakaan-perpustakaan yang amat lengkap, yang terdiri dari banyak ruangan penuh buku dan manuskrip, ruang-ruang untuk diskusi dan riset, dan sebagainya.

Bahkan seorang Sultan ‘kecil’ di Bukhara, Nuh ibn Manshur, memiliki perpustakaan yang bisa membuat seorang pemikir besar seperti Ibn Sina memerlukan waktu empat puluh hari empat puluh malam untuk bisa mempelajari isinya. Yang berkembang sangat pesat juga adalah institusi penerjemahan yang juga dibiayai oleh para penguasa Muslim. Banyak di antara penerjemah itu, khususnya dari bahasa Ibrani dan Suryani ke bahasa Arab, adalah para pemuka Kristen yang dibiayai oleh para penguasa itu. Hampir-hampir tak ada naskah penting dalam kedua bahasa itu yang tak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.

Kenyataannya, kekayaan khazanah Yunani yang luar biasa itu tak mungkin akan sampai ke pangkuan peradaban Barat kalau saja tak dipelihara dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab melalui sponsor para penguasa Muslim itu. Banyak naskah ilmiah Yunani yang sudah tak lagi ditemukan aslinya dalam bahasa Yunani, Ibrani, maupun Suryani.

Ada lagi institusi warraq yang berperan dalam meresensi dan mengkopi naskah-naskah penting tersebut untuk tujuan menyebarkan dan melestarikannya. Melewati masa pelestaraian, penerjemahan, dan pengopian itu, para pemikir Muslim telah memproduksi ratusan ribu karya penting yang telah memberikan sumbangan tak ternilai bagi kemanusiaan.

Seorang filosof seperti al-Farabi dicatat menulis sekitar dua ratusan judul. Begitu pula Ibn Sina, atau Ibn ‘Arabi. Sebagian di antaranya adalah karya-karya ensiklopedik. Yang tak kalah penting, peradaban Islam yang sama telah menjadi perintis pembangunan universitas-universitas. Kenyataannya, universitas-universitas awal di Eropa — mulai dari wilayah Sisilia dan Italia — dibangun  dengan sepenuhnya mencontoh universitas-universitas Muslim awal, bukan hanya dalam hal kurikulum dan pengelolaannya, melainkan higga ke corak-arsitekturalnya.

Bagaimana perkembangan ilmu setelah tentara Mongol membakar perpustakaan Baghdad sekitar abad 13?
Mau tak mau mengalami kemunduran. Tapi, sebenarnya kemunduran itu sudah terjadi sejak sebelum serbuan tentara Mongol. Jengis Khan dan Timur Lenk sebenarnya hanyalah pamungkas dari gejala-gejala kemunduran yang disebabkan oleh banyak faktor lain. Termasuk di antaranya, perpecahan di kalangan kekhalifahan-kekhalifahan Muslim sendiri, godaan kemakmuran yang melimpah-ruah, munculnya sikap reaksioner terhadap pengetahuan dan rasionalitas, dan sebagainya. Tak urung, penghancuran yang dilakukan oleh tentara Mongol itu telah ikut memperparah keadaan, dan mempersulit upaya untuk pemulihannya.

Amerika sebagai bangsa beradab di mana Anda pernah belajar di sana, kenapa sampai menghancurkan pusat-pusat ilmu di Irak?  Suatu perang, apakah bisa menghalalkan segala hal, termasuk menghancurkan pusat-pusat ilmu?
Sudah tentu perang tak boleh menghalalkan segala cara, kecuali mungkin bagi bangsa-bangsa Barbar primitif, atau bangsa modern yang sejatinya masih memiliki sifat-sifat bangsa Barbar. Karena itu, sungguhlah aneh melihat kenyataan bahwa kekuatan AS di Irak seperti membiarkan saja secara sengaja penjarahan, penghancuran, dan pembakaran perpustakaan-perpustakaan dan museum-museum yang menyimpan khazanah-khazanah ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang tak ternilai di Irak, khususnya Baghdad.

Sungguh menyedihkan membaca laporan-laporan mengenai hal ini seperti ditulis oleh para jurnalis Barat sendiri, khususnya Robert Fisk. Begitu menakjubkannya ketidakpedulian ini sehingga Wayne Madsen, seorang jurnalis dan kolumnis investigatif yang tinggal di Washington curiga akan bekerjanya pengaruh sentimen ‘Perang Salib’ — yang pernah dirujuk Bush — dalam kejadian penghancuran khazanah kemanusiaan, khususnya Islam, ini.

Merujuk pada ajaran Islam, peperangan sama sekali tak boleh bersifat indiskriminatif. Perang, seperti diajarkan Nabi, tak boleh merusak lingkungan, mencederai rakyat sipil — khususnya wanita dan anak-anak. Apalagi khazanah ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Nabi, seorang tawanan perang bisa bebas jika mengajar kaum Muslim ilmu pengetahuan.

Mengembangkan ilmu pengetahuan kita ketahui diajarkan Nabi sebagai jauh lebih mulia daripada ‘ibadah mahdhah. Nabi sendiri menyatakan tinta ulama lebih berharga dari darah syuhada. Dan tak terhitung banyaknya hadis-hadis dan ayat-ayat Alquran yang memujikan pengembangan ilmu pengetahuan ini.

Bagaimana mengkondisikan suatu negara/bangsa agar perkembangan ilmu semakin marak?
Di masa sekarang ini, sebenarnya tak ada bangsa atau kelompok masyarakat yang tak menyadari peran-menentukan ilmu pengetahuan bagi kemajuan, baik peradaban, bangsa, atau pun perorangan. Kalau pun masih ada kelompok tertentu masyarakat yang belum benar-benar menyadari hal ini, kisah-kisah sukses negara-negara yang maju dari segi ilmu pengetahuan dan keberhasilan-keberhasilan kaum terpelajar dapat menjadi ilustrasi tak terbantahkan bagi kampanye ke arah ini.

Negara-negara Muslim masih memiliki keunggulan lain dalam hal apresiasi yang tinggi agama yang dipeluk mayoritas penduduknya terhadap ilmu pengetahuan. Yang perlu dilakukan dalam hal ini hanyalah meluruskan pemahaman keislaman masyarakat sehubungan dengan posisi ilmu pengetahuan dan rasionalitas, membangkitkan habit serta pentingnya praktik nyata.

Persoalan yang lebih mendesak adalah, seringkali pragmatisme-individualistik mengalahkan akal sehat. KKN lebih dianggap sebagai penentu segalanya. Akibatnya, penguasaan ilmu-pengetahuan pada prakteknya belum bisa dijadikan jaminan bagi keunggulan dan keberhasilan.

Di sisi lain, pemerintahan  lepas dari retorika kosong yang banyak dilontarkan  tak pernah benar-benar memberikan perhatian kepada upaya-upaya pengembangan ilmu pengetahuan ini. Prioritas alokasi anggaran untuk keperluan riset dan pendidikan sering kali masih diletakkan di urutan buncit  belum lagi kalau kita masukkan besarnya korupsi atas anggaran yang sesungguhnya tidak besar ini.

Dengan kata lain, prioritas strategi pembangunan masih terbalik-balik. Belum lagi jika dilihat bahwa kurikulum dan metoda, serta manajemen pendidikan yang dikembangkan di negeri kita sebelum ini masih memerlukan banyak revisi, mungkin secara radikal. Lebih dari itu, seringkali cara pandang politik praktis yang mengedepankan kepentingan jangka pendek makin memperparah situasi.

Alhasil, yang diperlukan  selain kampanye-kampanye dan pemberian-pemberian insentif bagi riset dan pendidikan  adalah suatu pemerintahan yang visioner dan bersih, yang mampu mengembangkan transparansi dan akuntabilitas di segala bidang.

Penulis : ikm
REPUBLIKA – Jumat, 02 Mei 2003

Pasangan Capres-cawapres Diduga Terima Dana Asing

SUMBER BERITA: Antara News

Jakarta (ANTARA News) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan sejumlah dugaan pelanggaran terkait dana kampanye pasangan capres-cawapres yang bertarung dalam Pilpres 8 Juli lalu, termasuk dana yang bersumber dari pihak asing.

Koordinator Divisi Hukum dan Pelanggaran Bawaslu, Wirdianingsih, di Jakarta, Senin, mengatakan, dugaan penerimaan dana kampanye dari pihak asing dilakukan pasangan Megawati Sukarnoputri-Prabowo Subianto (nomor urut satu) dan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono (nomor urut dua).

Menurut Wirdianingsih, pasangan Megawati-Prabowo diduga menerima dana dari PT Kiani Kertas, di mana kepemilikan saham perusahaan ini dikuasai oleh pihak asing.

Kendati demikian, Bawaslu tidak menyebut secara rinci berapa nilai sumbangan dana kampanye yang diberikan perusahaan tersebut kepada pasangan Megawati-Prabowo.

Selain itu, pasangan Megawati-Prabowo juga diduga telah menerima sumbangan dana kampanye dari penyumbang yang tidak menyertakan identitas yang jelas (tanpa alamat), tidak menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta menyertakan NPWP yang bukan atas namanya (dua kasus).

Sementara itu, pasangan SBY-Boediono diduga melakukan pelanggaran pidana pemilu berupa menerima sumbangan dari pihak asing yakni dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) senilai Rp3 miliar.

Dalam kasus ini, ada dua pihak yang dijadikan terlapor, yakni pasangan SBY-Boediono selaku terlapor satu dan terlapor dua yaitu Hatta Radjasa dan Garibaldi Thohir, keduanya menjabat sebagai ketua dan bendahara tim kampanye SBY-Boediono.

Berdasarkan kajian Bawaslu, dugaan pelanggaran yang dilakukan terlapor satu dan dua tidak dapat diteruskan kepada penyidik kepolisian, karena tidak lagi memenuhi syarat formal sebagai dugaan pelanggaran pidana Pemilu.

Bawaslu beralasan, keterlambatan pemberian salinan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) pasangan SBY-Boediono dari KPU menjadi pemicu tidak dapat ditindaklanjutinya kasus ini sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilu.

“Akibat batas waktu penanganan pelanggaran pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU No 42 tahun 2008 tidak dapat dipenuhi maka pelanggaran pidana yang diduga dilakukan terlapor satu dan dua menjadi kadaluarsa,” kata Wirdianingsih.

Meski demikian, Bawaslu menilai terlapor satu dan terlapor dua tersebut tidak secara otomatis dapat dibebaskan dari perbuatan mereka karena bukti-bukti yang ada menguatkan dugaan perbuatan menerima sumbangan dari pihak asing merupakan pelanggaran pemilu.

“Pembiaran terhadap dugaan pelanggaran pemilu justru akan merusak integritas proses dan hasil pemilu yang pada akhirnya akan mendelegitimasi hasil pemilu itu sendiri,” ujar Wirdianingsih.

Sehubungan dengan itu, Bawaslu meminta KPU agar meminta pertanggungjawaban administratif dari pasangan SBY-Boediono atas perbuatan menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing tersebut.

KPU, ujar Bawaslu, setidak-tidaknya harus meminta pasangan SBY-Boediono untuk menyetorkan sumbangan sebesar Rp3 miliar dari PT BTPN tersebut ke kas negara.

Bawaslu juga menemukan pelanggaran administrasi yang dilakukan pasangan SBY-Boediono berupa menerima sumbangan dana kampanye yang berasal dari penyumbang yang tidak menyertakan identitas yang jelas (tanpa alamat) serta tidak menyertakan NPWP dengan nilai sumbangan sebesar Rp20 juta atau lebih.

Sementara dugaan pelanggaran yang dilakukan pasangan Jusuf Kalla (JK)-Wiranto (nomor urut tiga) yaitu menerima sumbangan dana kampanye dari penyumbang yang tidak menyertakan identitas yang jelas, tidak menyertakan NPWP, dan menyertakan NPWP yang bukan atas namanya (enam kasus).

Wirdianingsih mengatakan, bendahara tim kampanye JK-Wiranto, Solihin Kalla telah mengakui secara terbuka hal ini.

Bawaslu menilai pelanggaran yang dilakukan pasangan JK-Wiranto merupakan pelanggaran administrasi dan menjadi tanggung jawab pasangan calon tersebut.

Pelanggaran terhadap ketentuan tidak menyertakan NPWP bagi penyumbang yang menyumbang sebesar Rp20 juta atau lebih merupakan kewenangan KPU untuk disampaikan kepada Ditjen Pajak untuk diselesaikan.

Tindak lanjut terhadap berbagai pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh tiga pasangan capres-cawapres akan diteruskan ke KPU. (*)

Menata Ulang Kerjasama Indonesia-Amerika Serikat

SUMBER: Islam Muhammadi

Hampir di sepanjang sejarah sejak berdirinya Amerika,dunia sudah dibuat menderita dengan serbuan dan infansi tentara Amerika ke negara-negara berkembang. Tidak hanya di kawasan Asia namun benua Afrika tidak luput dari serbuan kejam amunisi tentara Amerika, puncaknya adalah serbuan tentara Amerika ke Irak dan Afghanistan. Amerika dan sekutunya NATO telah membunuh 1,3 juta penduduk sipil tak berdosa. Di Afghanistan, 2116 warga sipil terbunuh pada 2008. Bahkan saat ini setiap harinya, rata-rata 26.500 anak-anak tewas akibat kekejaman ekonomi kapitalisme global. FAO memprediksi tahun 2009 jumlah orang kelaparan di dunia akan mencapai 963 juta jiwa (Kompas, 10/12/2008).

Namun yang tak kalah penting adalah, warga Amerika pun juga jadi korban kapitalisme dan arogansi Amerika Serikat. Setiap hari koran-koran AS dipenuhi berita suram. Setiap bulan 500 ribu warga AS kehilangan lapangan kerja, ribuan perusahaan mengalami kebangkrutan. Meskipun demikian pemerintah AS dengan pongah dan sombongnya mengatakan “kita belum memasuki depresi”, namun ancaman kebangkrutan menjadi realita yang sangat menakutkan (New York Times, 16/2/2009).

Yang mengherankan adalah di tengah-tengah krisis global sepeti itu, nampak sekali para petinggi pemerintahan maupun DPR kita tidak memiliki peta dan strategi kemana arah perkembangan dunia dan dinamika hubungan yang berkembang antar negara adidaya. Wakil rakyat kita telah buta hatinya dengan buaian diplomasi Nyonya Clinton waktu kunjung ke Indonesia.

Bukti nyata petinggi Indonesia buta akal dan nalarnya adalah, di tengah perekonomian AS yang babak belur, pemerintah Indonesia melalui Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu menyatakan keinginannya untuk meminta pinjaman hutang kepada pemerintah AS (Detikfinance, 18/2/2009). Sungguh ironis.

Padahal, jangankan memberi pinjaman, saat ini pemerintah AS sendiri pun sedang sekarat menyelamatkan ekonomi mereka yang diambang kehancuran, Amerika saat ini sedang sibuk mencari hutang kepada China, Jepang, dan negara-negara petro dollar di Timur Tengah. Posisi hutang AS saat ini sudah membengkak dari US$ 9 trilyun pada awal tahun 2008 menjadi US$ 12 trilyun tahun 2009.

Karena itu saatnya bagi Indonesia untuk melawan kekuatan kapitalisme global dan sarkanisme seperti Amerika dengan cara cerdas dan strategis. Petinggi Indonesia dan Wakil-wakil Rakyat mesti benar-benar memahami akar masalah dari ketimpangan global dewasa ini. Dan mampu membuat pemetaan cermat konstalasi politik internasional yang setiap saat bisa mengalami pergeseran atau bahkan perubahan yang bakal merugikan negara tercinta kita Indonesia.

Karena itu, langkah pertama pemerintahan Indonesia, siapapun yang terpilih pada pemilhan presiden Juli mendatang, agar membatalkan kerjasama kemitraan strategis Indonesia-Amerika. Dan hanya mempertahankan suatu kerjasama yang bersifat taktis dan sektoral seperti di bidang industri dan perdagangan tentu dengan menimbang nilai strategis bagi bangsa Indonesia.

Konsep kerjasama kemitraan komprehensif sebagaimana diutarakan Menlu Clinton pada kunjungannnya ke Indonesia Februari lalu, sangatlah berbahaya jika disetujui oleh Indonesia. Mengingat posisi tawar Indonesia di hadapan Amerika masih sangat lemah.

Namun, yang  patut disayangkan adalah para pejabat negara merasa derajat Indonesia naik satu tingkat setara dengan negara-negara maju saat Menlu Clinton kunjung ke Indonesia. Mensesneg Hatta Rajasa misalnya menyatakan wajar Indonesia merupakan negara pertama yang dikunjungi Hillary, karena menlu AS tersebut pernah mengatakan Indonesia adalah salah satu negara yang diharapkan mampu mengatasi krisis global (Okezone, 5/2/2009). Padahal harapan Amerika Serikat terhadap Indonesia mampu mengatasi krisis global adalah dengan memanfaatkan semua isi alam dan kekayaan rakyat  Indonesia bagi kepentingan Negara Paman Sam. Isi alam Indonesia yang menjadi target Amerika adalah Freeport, Newmont, Krakatau Steel Indosat, Telkomsel, dan lainnya, begitu kekayaan rakyat yang akan diubah menjadi consumer dari pasar terbaik dari semua hasil produksi mereka. Pun Menlu Indonesia, Hasan Wirayudha menambahkan kebanggaan atas kunjungan pertama menlu AS karena Nyonya Clinton ke Indonesia setelah pelesiran ke Eropa, sehingga dari kunjungan ini posisi Indonesia menjadi penting ?.

Apalagi ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla juga angkat bicara. Menurut penuturan Kalla saat pertemuannya dengan Wapres Amerika Serikat Joe Biden tentang posisi Indonesia. Menurut Kalla, sebenarnya Menlu AS dalam lawatan luar negeri pertamanya yang hanya mengunjungi China, Korea Selatan, dan Jepang. Namun, Presiden Obama memerintahkan agar Hillary jangan lupa mengunjungi Indonesia. Kata Kalla saat itu: “Itu artinya Indonesia memiliki peran yang penting di kawasan Asia, dan pasti Indonesia akan jadi prioritas” (Antara, 5/2/2009).

Beberapa media Indonesia sepertinya juga dilanda kebangaan yang sama, tanpa mempertanyakan motif lebih jauh dari kunjungan Menlu Clinton. Dalam editorial harian Kompas hari Rabu (18/2/2009) dikatakan “tamu kita kali ini adalah sosok yang istimewa. … … Lawatan Hillary kita harapkan juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memberikan kontribusi di panggung internasional dan mendapatkan mitra berpengaruh untuk membantu meredam krisis ekonomi saat ini.” Dalam headlinenya, Kompas memaknai kunjungan Hillary merupakan gambaran pentingnya posisi tawar Indonesia di mata pemerintahan AS saat ini.

Sungguh memprihatinkan bahwa sebuah harian berpengaruh seperti Kompas sama sekali tidak memberi pencerahan terhadap masyarakat pembaca mengenai sepak-terjang Amerika dalam mendominasi dunia.

Tak salah jika berbagai kalangan berpendapat bahwa negeri ini tidak mampu memetakan dirinya, apalagi menyelesaikan urusannya sendiri. Bagaimana tidak, untuk memposisikan apakah Indonesia penting atau tidak di dunia internasional saja harus mendapat restu AS. Eforia ini menjadi pengakuan tersirat bahwa Indonesia sebenarnya sama sekali tidak memiliki rasa harga diri dan martabat di hadapan negara asing.

Hanya karena Menlu Clinton punya gaya yang simpatik terhadap Indonesia, maka dikiranya Amerika telah berubah dalam haluan politiknya. Pejabat negara tidak berusaha melihat AS dan kunjungan Hillary dalam perspektif bahwa AS adalah Negara penjajah yang arogan. Sehingga apapun kebijakan luar negeri AS dan siapapun presidennya, tetap saja ideologi kapitalisme dan arogansi sebagai pedoman negara adidaya yang di ambang kehancuran tersebut. Semuanya hanya untuk kepentingan sepihak, kepentingan AS dan bukan untuk keuntungan Indonesia.

Oleh karena itu, siapapun pemimpin AS, berikut menlu yang menjadi ujung tombak diplomasinya di dunia internasional, mereka semua adalah komponen dan perangkat penting dari sistem kapitalisme dan arogansi global. Gaya Obama maupun Menlu Clinton tetap saja akan mempertahankan  neo-imperialisme dan kolonialisme yang telah menjadikan dirinya sebagai kekuatan hegemonik dan polisi dunia untuk mencapai tujuan dan kepentingannya dengan cara arogan. Karakter dasar ini tidak akan berubah.

Puncak kebencian dunia bahkan warganya sendiri terhadap Amerika mencapai titik klimaks pada masa kepresidenan George W.Bush dengan kebijakannya dalam “War on Terrorism”. Dengan politik war on terrornya di era Bush ini, secara otomatis Bush Kecil menempatkan negara Amerika Serikat  sebagai musuh bersama dunia internasional. Akibatnya, kerapuhan ekonomi Amerika tak terelakkan lagi. Sebab utang Amerika Serikat dari US$ 9 trilyun pada awal tahun 2008 menjadi US$ 12 trilyun tahun 2009 sebagiannya adalah untuk biaya tentara Amerika di Afrika, Kawasan Balkan (dulu Uni Soviet) , Irak dan Afghanistan. Suatu dampak ekonomi global yang tak terbayangkan sebelumnya oleh Amerika.

Oleh karena itu, konsekwensi logis dari itu, Amerika terpaksa menata ulang strategi politik luar negerinya supaya kepentingan-kepentingan nasionalnya tetap terjaga. Hasil dari penataan strategi baru AS itu, mereka masuk ke Indonesia, dalam makna bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang diharapkan mampu mengatasi krisis global (Okezone, 5/2/2009). Yaitu membatu Amerika untuk keluar dari kemelut yang dihadapinya sekarang.

Untuk itu, supaya reputasi dan kerusakan yang dibuat mantan Presiden Bush bisa dipermak, langkah strategis Amerika di era Obama adalah dengan menarik kembali simpati dan dukungan negara-negara Islam. Sinyal ini diungkapkan Hillary: “Kita harus membangun dunia dengan lebih banyak mitra dan lebih sedikit musuh” (Detiknews, 14/1/2009). Namun sekuat apapun upaya AS memulihkan citranya di dunia Islam sebagaimana dikatakan Obama kepada al-Arabiya “Amerika bukan musuh Islam” (Tempointeraktif, 27/1/2009), AS sejatinya memusuhi Islam. Sebagaimana sikap absolut Hillary yang menjadikan pengakuan akan eksistensi Israel sebagai syarat negosiasi dengan HAMAS, padahal mengakui negara Israel bagi dunia Islam adalah hal yang tidak mungkin diakui keberadaannya.

Strategi menguasai sumber ladang minyak dan sumberdaya alam lainnya, nampaknya tetap menjadi agenda yang akan diteruskan Obama dari pendahulunya. Hanya saja dengan gaya dan langgam kepemimpinan yang berbeda.

Maka, menarik simpati dan dukungan dari negara-negara Islam bagi Amerika menjadi prioritas.Tidak saja di kawasan Timur Tengah, tapi juga Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia.Hal ini harus diambil, karena tidak ada jalan lain bagi AS. Sebab kalau tidak, maka gagallah Amerika untuk menguasai sumberdaya minyak dan sumberdaya lainnya akan menjadi jatuh kedalam kubur yang digalinya. Untuk itu,sumberdaya alam,minyak, gas, emas, uranium dan pasar negara-negara Islam sangatlah dibutuhkan Amerika agar kebangkrutan ekonominya tidak semakin terpuruk.

Oleh karena itu, munculnya Dr. Boediono yang menjadi pendamping SBY dalam pilpres Juli nanti  layak untuk di teropong dan diperhatikan. Pernyataan Amin Rais berkaitan dengan didampuknya Boediono menjadi wakil SBY, dianggap sebagai titipan asing perlu direnungkan kembali. Bahkan tidak hanya Boediono semata, Prabowo dan Wiranto juga mesti direnungkan. Karena ini menyangkut harga diri bangsa Indonesia juga masa depan rakyat yang berhak atas hak dan milik mereka sendiri. Jangan sampai harga diri hilang, harta milik rakyat hanya akan dirasakan oleh orang asing, sementara rakyat dan bangsa Indonesia akan tetap dalam deritanya.  [islammuhammadi/mt]

________________________________

BERITA TERKAIT

• Kwik Kian Gie Tantang Boediono Debat Ekonomi
• Kwik Tantang Boediono Debat Neolib
• Kwik Kien Gie Duga Boediono Titipan Asing