Menata Ulang Kerjasama Indonesia-Amerika Serikat
SUMBER: Islam Muhammadi
Hampir di sepanjang sejarah sejak berdirinya Amerika,dunia sudah dibuat menderita dengan serbuan dan infansi tentara Amerika ke negara-negara berkembang. Tidak hanya di kawasan Asia namun benua Afrika tidak luput dari serbuan kejam amunisi tentara Amerika, puncaknya adalah serbuan tentara Amerika ke Irak dan Afghanistan. Amerika dan sekutunya NATO telah membunuh 1,3 juta penduduk sipil tak berdosa. Di Afghanistan, 2116 warga sipil terbunuh pada 2008. Bahkan saat ini setiap harinya, rata-rata 26.500 anak-anak tewas akibat kekejaman ekonomi kapitalisme global. FAO memprediksi tahun 2009 jumlah orang kelaparan di dunia akan mencapai 963 juta jiwa (Kompas, 10/12/2008).
Namun yang tak kalah penting adalah, warga Amerika pun juga jadi korban kapitalisme dan arogansi Amerika Serikat. Setiap hari koran-koran AS dipenuhi berita suram. Setiap bulan 500 ribu warga AS kehilangan lapangan kerja, ribuan perusahaan mengalami kebangkrutan. Meskipun demikian pemerintah AS dengan pongah dan sombongnya mengatakan “kita belum memasuki depresi”, namun ancaman kebangkrutan menjadi realita yang sangat menakutkan (New York Times, 16/2/2009).
Yang mengherankan adalah di tengah-tengah krisis global sepeti itu, nampak sekali para petinggi pemerintahan maupun DPR kita tidak memiliki peta dan strategi kemana arah perkembangan dunia dan dinamika hubungan yang berkembang antar negara adidaya. Wakil rakyat kita telah buta hatinya dengan buaian diplomasi Nyonya Clinton waktu kunjung ke Indonesia.
Bukti nyata petinggi Indonesia buta akal dan nalarnya adalah, di tengah perekonomian AS yang babak belur, pemerintah Indonesia melalui Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu menyatakan keinginannya untuk meminta pinjaman hutang kepada pemerintah AS (Detikfinance, 18/2/2009). Sungguh ironis.
Padahal, jangankan memberi pinjaman, saat ini pemerintah AS sendiri pun sedang sekarat menyelamatkan ekonomi mereka yang diambang kehancuran, Amerika saat ini sedang sibuk mencari hutang kepada China, Jepang, dan negara-negara petro dollar di Timur Tengah. Posisi hutang AS saat ini sudah membengkak dari US$ 9 trilyun pada awal tahun 2008 menjadi US$ 12 trilyun tahun 2009.
Karena itu saatnya bagi Indonesia untuk melawan kekuatan kapitalisme global dan sarkanisme seperti Amerika dengan cara cerdas dan strategis. Petinggi Indonesia dan Wakil-wakil Rakyat mesti benar-benar memahami akar masalah dari ketimpangan global dewasa ini. Dan mampu membuat pemetaan cermat konstalasi politik internasional yang setiap saat bisa mengalami pergeseran atau bahkan perubahan yang bakal merugikan negara tercinta kita Indonesia.
Karena itu, langkah pertama pemerintahan Indonesia, siapapun yang terpilih pada pemilhan presiden Juli mendatang, agar membatalkan kerjasama kemitraan strategis Indonesia-Amerika. Dan hanya mempertahankan suatu kerjasama yang bersifat taktis dan sektoral seperti di bidang industri dan perdagangan tentu dengan menimbang nilai strategis bagi bangsa Indonesia.
Konsep kerjasama kemitraan komprehensif sebagaimana diutarakan Menlu Clinton pada kunjungannnya ke Indonesia Februari lalu, sangatlah berbahaya jika disetujui oleh Indonesia. Mengingat posisi tawar Indonesia di hadapan Amerika masih sangat lemah.
Namun, yang patut disayangkan adalah para pejabat negara merasa derajat Indonesia naik satu tingkat setara dengan negara-negara maju saat Menlu Clinton kunjung ke Indonesia. Mensesneg Hatta Rajasa misalnya menyatakan wajar Indonesia merupakan negara pertama yang dikunjungi Hillary, karena menlu AS tersebut pernah mengatakan Indonesia adalah salah satu negara yang diharapkan mampu mengatasi krisis global (Okezone, 5/2/2009). Padahal harapan Amerika Serikat terhadap Indonesia mampu mengatasi krisis global adalah dengan memanfaatkan semua isi alam dan kekayaan rakyat Indonesia bagi kepentingan Negara Paman Sam. Isi alam Indonesia yang menjadi target Amerika adalah Freeport, Newmont, Krakatau Steel Indosat, Telkomsel, dan lainnya, begitu kekayaan rakyat yang akan diubah menjadi consumer dari pasar terbaik dari semua hasil produksi mereka. Pun Menlu Indonesia, Hasan Wirayudha menambahkan kebanggaan atas kunjungan pertama menlu AS karena Nyonya Clinton ke Indonesia setelah pelesiran ke Eropa, sehingga dari kunjungan ini posisi Indonesia menjadi penting ?.
Apalagi ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla juga angkat bicara. Menurut penuturan Kalla saat pertemuannya dengan Wapres Amerika Serikat Joe Biden tentang posisi Indonesia. Menurut Kalla, sebenarnya Menlu AS dalam lawatan luar negeri pertamanya yang hanya mengunjungi China, Korea Selatan, dan Jepang. Namun, Presiden Obama memerintahkan agar Hillary jangan lupa mengunjungi Indonesia. Kata Kalla saat itu: “Itu artinya Indonesia memiliki peran yang penting di kawasan Asia, dan pasti Indonesia akan jadi prioritas” (Antara, 5/2/2009).
Beberapa media Indonesia sepertinya juga dilanda kebangaan yang sama, tanpa mempertanyakan motif lebih jauh dari kunjungan Menlu Clinton. Dalam editorial harian Kompas hari Rabu (18/2/2009) dikatakan “tamu kita kali ini adalah sosok yang istimewa. … … Lawatan Hillary kita harapkan juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memberikan kontribusi di panggung internasional dan mendapatkan mitra berpengaruh untuk membantu meredam krisis ekonomi saat ini.” Dalam headlinenya, Kompas memaknai kunjungan Hillary merupakan gambaran pentingnya posisi tawar Indonesia di mata pemerintahan AS saat ini.
Sungguh memprihatinkan bahwa sebuah harian berpengaruh seperti Kompas sama sekali tidak memberi pencerahan terhadap masyarakat pembaca mengenai sepak-terjang Amerika dalam mendominasi dunia.
Tak salah jika berbagai kalangan berpendapat bahwa negeri ini tidak mampu memetakan dirinya, apalagi menyelesaikan urusannya sendiri. Bagaimana tidak, untuk memposisikan apakah Indonesia penting atau tidak di dunia internasional saja harus mendapat restu AS. Eforia ini menjadi pengakuan tersirat bahwa Indonesia sebenarnya sama sekali tidak memiliki rasa harga diri dan martabat di hadapan negara asing.
Hanya karena Menlu Clinton punya gaya yang simpatik terhadap Indonesia, maka dikiranya Amerika telah berubah dalam haluan politiknya. Pejabat negara tidak berusaha melihat AS dan kunjungan Hillary dalam perspektif bahwa AS adalah Negara penjajah yang arogan. Sehingga apapun kebijakan luar negeri AS dan siapapun presidennya, tetap saja ideologi kapitalisme dan arogansi sebagai pedoman negara adidaya yang di ambang kehancuran tersebut. Semuanya hanya untuk kepentingan sepihak, kepentingan AS dan bukan untuk keuntungan Indonesia.
Oleh karena itu, siapapun pemimpin AS, berikut menlu yang menjadi ujung tombak diplomasinya di dunia internasional, mereka semua adalah komponen dan perangkat penting dari sistem kapitalisme dan arogansi global. Gaya Obama maupun Menlu Clinton tetap saja akan mempertahankan neo-imperialisme dan kolonialisme yang telah menjadikan dirinya sebagai kekuatan hegemonik dan polisi dunia untuk mencapai tujuan dan kepentingannya dengan cara arogan. Karakter dasar ini tidak akan berubah.
Puncak kebencian dunia bahkan warganya sendiri terhadap Amerika mencapai titik klimaks pada masa kepresidenan George W.Bush dengan kebijakannya dalam “War on Terrorism”. Dengan politik war on terrornya di era Bush ini, secara otomatis Bush Kecil menempatkan negara Amerika Serikat sebagai musuh bersama dunia internasional. Akibatnya, kerapuhan ekonomi Amerika tak terelakkan lagi. Sebab utang Amerika Serikat dari US$ 9 trilyun pada awal tahun 2008 menjadi US$ 12 trilyun tahun 2009 sebagiannya adalah untuk biaya tentara Amerika di Afrika, Kawasan Balkan (dulu Uni Soviet) , Irak dan Afghanistan. Suatu dampak ekonomi global yang tak terbayangkan sebelumnya oleh Amerika.
Oleh karena itu, konsekwensi logis dari itu, Amerika terpaksa menata ulang strategi politik luar negerinya supaya kepentingan-kepentingan nasionalnya tetap terjaga. Hasil dari penataan strategi baru AS itu, mereka masuk ke Indonesia, dalam makna bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang diharapkan mampu mengatasi krisis global (Okezone, 5/2/2009). Yaitu membatu Amerika untuk keluar dari kemelut yang dihadapinya sekarang.
Untuk itu, supaya reputasi dan kerusakan yang dibuat mantan Presiden Bush bisa dipermak, langkah strategis Amerika di era Obama adalah dengan menarik kembali simpati dan dukungan negara-negara Islam. Sinyal ini diungkapkan Hillary: “Kita harus membangun dunia dengan lebih banyak mitra dan lebih sedikit musuh” (Detiknews, 14/1/2009). Namun sekuat apapun upaya AS memulihkan citranya di dunia Islam sebagaimana dikatakan Obama kepada al-Arabiya “Amerika bukan musuh Islam” (Tempointeraktif, 27/1/2009), AS sejatinya memusuhi Islam. Sebagaimana sikap absolut Hillary yang menjadikan pengakuan akan eksistensi Israel sebagai syarat negosiasi dengan HAMAS, padahal mengakui negara Israel bagi dunia Islam adalah hal yang tidak mungkin diakui keberadaannya.
Strategi menguasai sumber ladang minyak dan sumberdaya alam lainnya, nampaknya tetap menjadi agenda yang akan diteruskan Obama dari pendahulunya. Hanya saja dengan gaya dan langgam kepemimpinan yang berbeda.
Maka, menarik simpati dan dukungan dari negara-negara Islam bagi Amerika menjadi prioritas.Tidak saja di kawasan Timur Tengah, tapi juga Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia.Hal ini harus diambil, karena tidak ada jalan lain bagi AS. Sebab kalau tidak, maka gagallah Amerika untuk menguasai sumberdaya minyak dan sumberdaya lainnya akan menjadi jatuh kedalam kubur yang digalinya. Untuk itu,sumberdaya alam,minyak, gas, emas, uranium dan pasar negara-negara Islam sangatlah dibutuhkan Amerika agar kebangkrutan ekonominya tidak semakin terpuruk.
Oleh karena itu, munculnya Dr. Boediono yang menjadi pendamping SBY dalam pilpres Juli nanti layak untuk di teropong dan diperhatikan. Pernyataan Amin Rais berkaitan dengan didampuknya Boediono menjadi wakil SBY, dianggap sebagai titipan asing perlu direnungkan kembali. Bahkan tidak hanya Boediono semata, Prabowo dan Wiranto juga mesti direnungkan. Karena ini menyangkut harga diri bangsa Indonesia juga masa depan rakyat yang berhak atas hak dan milik mereka sendiri. Jangan sampai harga diri hilang, harta milik rakyat hanya akan dirasakan oleh orang asing, sementara rakyat dan bangsa Indonesia akan tetap dalam deritanya. [islammuhammadi/mt]
________________________________
BERITA TERKAIT
DIarsipkan di bawah: Amerika, Artikel, Ekonomi, Serba-Serbi Indonesiaku
